KORDANEWS- Ratusan warga Desa Muara Niru dan Gunung Raja, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muaraenim, melakukan unjuk rasa menolak letak ibukota pemekaran Kecamatan Rambang Dangku, di gedung DPRD Kabupaten Muaraenim, Kamis (20/10/2016) sekitar pukul 11.00.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, rombongan warga Muara Niru yang dikoordinir oleh Hasan Zuhdi, datang dengan menggunakan tujuh kendaraaan roda empat. Kemudian warga melakukan orasi sekitar 30 menit dan akhirnya diterima oleh Ketua DPRD Muaraenim Aries HB, Dandim 0404 Lektol Inf Jamaludin, Ketua Komisi I DPRD Muaraenim Faizal Anwar, didampingi lima anggota DPRD Muaraenim dari Dapil IV Muaraenim.
“Kami sebenarnya bukan menolak pemekaran, namun kami menolak ibukotanya yang baru sebab jarak tempuh yang jauh, biaya, waktu dan medan jalan yang dilalui,” ujar Hasan Zuhdi sebagai tokoh masyarakat Muara Niru.
Menurut Hasan Zuhdi, bahwa pihaknya sangat mendukung adanya pemekaran kecamatan Rambang Dangku yang dipecah menjadi Kecamatan Empat Petulai Dangku. Namun yang menjadi keberatan adalah letak ibukotanya yang jauh dari desa mereka.
Hal senada juga dikatakan oleh koordinator masyarakat Gunung Raja Supran, bahwa pihaknya bukan menolak rencana pemekarannya tetapi yang ditolak adalah ibukota kecamatannya di Desa Dangku.
Alasannya selain letaknya kurang strategis juga aksesnya jauh dan belum layak menjadi ibukotanya. Jika masih dipaksakan kami akan memilih bergabung dengan Kota Prabumulih atau tetap menjadi bagian di Kecamatan Rambang Dangku.
“Kami minta letak ibukotanya dipindahkan ditempat yang lebih strategis untuk semua desa,” ujar Supran.
Sementara itu Ketua DPRD Muaraenim Aries HB didampingi Ketua Komisi II DPRD Muaraenim Faizal, bahwa dipilihnya Desa Dangku sebagai ibukota Kecamatan Empat Petulai Dangku, itu sudah melalui kajian yang matang oleh tim Kajian Unsri, bukan asal-asalan.
Salah satu pertimbangannya adalah Desa Dangku adalah desa yang letaknya diperbatasan dengan Kabupaten PALI.
Dan yakinlah, ketika suatu daerah telah mekar pasti berdampak positif dengan masyarakat karena akses pembangunan dan rentang kendali birokrasi lebih cepat.
“Seluruh masukan akan kita kaji dan pertimbangkan. Namun yang pasti, inti pemekaran adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan dari aspirasi hari ini akan dipertimbangkan, sebab banyak sekali hal-hal yang diubah dan dikaji ulang kembali jika ibukota kecamatan akan diubah kembali. Namun yakinlah, untuk pembangunan bisa dibagi tempat lokasinya yang disebar di desa dalam kecamatan pemekaran baru asal syarat-syaratnya terpenuhi terutama lahan untuk hibah,” ujar Faisal.
editor : ardi
