KORDANEWS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Agustus 2018 lalu mengumumkan, nilai belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 mencapai Rp 2.204,3 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan jumlah tersebut akan digunakan seoptimal mungkin, guna menggerakkan perekonomian negara di saat ekonomi global masih penuh dengan ketidakpastian.
Mantan Direktur Bank Dunia ini mengatakan, pemerintah juga akan menggenjot pendapatan negara untuk mengimbangi
Hal tersebut menurutnya bersinambungan dengan pendapatan negara yang bakal dipacu, sehingga bisa menciptakan optimisme dari sisi penyelenggaraaan negara.
“Dari sisi belanja adalah yang paling banyak agar kita bisa membuat ekonomi bergerak. Saya rasa itu adalah tujuannya supaya ekonomi kuat menghadapi ketidakpastiaan dengan pemerataan dan keadilan bisa diperhatikan melalui sisi belanja maupun pendapatan,” katanya, saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jumat (18/8).
APBN sendiri, kata Sri Mulyani, akan digunakan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan yang lebih banyak. Angka kemiskinan yang dipatok turun menjadi di bawah 10% pun dianggap realistis. Jika dilihat dari sisi belanja, apakah untuk membantu masyarakat dalam pendapatan rendah yang disalurkan dalam bentuk subsidi, dana desa, maupun dana alokasi khusus bidang fisik.
“Itu tujuannya untuk menghadapi kemiskinan di level akar rumput, itu akan efektif. Tantangannya di situ adalah desainnya bagaimana mereka (APBN) tidak bocor, bagaimana mereka bisa betul-betul mencapai ke masyarakat yang butuh. Infrastruktur yang dibangun bisa membuat mereka (masyarakat miskin) terkoneksi dengan pasar, sehingga mereka bisa miliki aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Sehingga keinginan untuk tekan kemiskinan dan kurangi kesenjangan bisa dilakukan,” pungkasnya.
Editor : mahardika
