KORDANEWS – Pemerintah Kabupaten Lahat menggelar rapat Koordinasi monitoring guna pencegahan Korupsi bertempat di Gedung Pertemuan Pemkab Lahat Rabu (2/12) diikuti oleh Kades dari 5 Kecamatan di Kabupaten Lahat dan Kasi Ekobang di seluruh Kecamatan ikut hadir dalam rapat monitoring anti atau guna pencegahan korupsi.
Ipda Sugianto Kanit Tipikor Polres Lahat , Dalam paparan nya menyampaikan, Adanya kesepakatan pengawalan dana desa pengunaan yang tidak sesuai aturan yang ada. Dasar Hukum pada UU no 8 tahun 1981 dan UU no 2 tahun 2002 tentang polri. Dan UU no 6 tahun 2014 tentang desa. Dalam kesempatan ini Polri Berpengaruh besar tentang Dana Desa dan Memfasiltasi Desa desa.
Kemudian, Lanjutnya telah disampaikan Kanit Tipikor polres Lahat menambahkan, Pasalnya apabila kades melanggar dalam penggunaan dana desa masuk ke dalam UU No 31 tahun 1998 ,no 20 tahun 2001,
Dana desa yang berasal dari APBN yang diperuntukan pembangunan desa melalui anggaran desa . Adapun dari kegunaan Dana Desa dipergunakan untuk membangun desa seperti pembangunan sektoral,Bumdes, menggunakan dana desa sebaik baiknya sesuai aturan dalam pemerintahan.
Bahwasanya dilarang korupsi bagi Penggunaan dana desa, maka akan merugikan kepentingan umum terkkhususnya desa akan dirugikan, menyalahgunakan dana desa yang tidak sesuai dengan fungsinya.
Maka, desa tidak akan maju, karena tidak ada pembangunan didalamnya.
Sementara itu, diberi kesempatan dalam rapat monitong terlontar pertanyaan dari Kasi Ekobang Kecamatan Pajar Bulan,masalah Media mengenai Off the Record mengapa ada berita sensasi ADD hari ini tayang besok hilang.
Terlontar pertanyaan seperti itu, maka dijawab oleh Bripka Edwar, Apabila dalam pekerjaan Desa yang tidak sesuai dengan perkerjaannya harus dilaporkan ke Inspektorat dan akan dilakukan penyelidikan berkerjasama dengan TPK (tim pengelola Kegiatan). “Akan ditindaklanjut selama 60 hari,” jelasnya. (Hs)
