DPR RI dan BPK RI Puji Pemkot Palembang Dalam Pengelolaan Keuangan


KORDANEWS-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama
dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar sosialisasi peran BPK dan
DPR dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di
Hotel Arista Palembang, Jumat (14/9/2018).

Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hafizh Tohir, Anggota
BPK RI, Pj Walikota Palembang Akhmad Najib, Ketua DPR Kota Palembang
Darmawan, Anggota DPRD Provinsi Sumsel dan Kota Palembang, serta seluruh
OPD Kota Palembang.

Acara sosialisasi ini merupakan kerjasama antara DPR RI dengan BPK RI dalam
rangka mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan.

Dalam sambutannya, Pj Walikota Palembang Akhmad Najib mengungkapkan,
sosialisasi ini sangat penting dilaksanakan dalam rangka mewujudkan
pengelolaan keuangan yang baik di tubuh Pemerintah Kota Palembang.

“Kami harapkan semua OPD yang mengikuti acara ini untuk benar-benar
dicermati agar pengelolaan keuangan kita semakin baik” Ungkap Akhmad Najib.
Akhmad Najib mengatakan, dalam hal pengelolaan keuangan, Pemerintah Kota
Palembang telah meraih prestasi dengan mendapatkan WTP dari BPK RI.

“WTP sudah sekian kali didapatkan bukti nyata Pemkot Palembang sangat baik
dalam penyusunan keuangan, namun bukan berarti kita tidak perlu belajar,
harus terus belajar agar terus berkualitas dan dapat dipertahankan predikat
WTP” Kata Najib.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hafis Tohir menjelaskan, dalam
pengeloaan anggaran keuangan, antara pemerintah daerah dan DPRD harus
bersinergi. “Harus terbangun sinergi yang baik antara legislatif dan
eksekutif, agar anggaran yang ada tepat sasaran ” Kata Hafis Tohir.

Lebih lanjut Hafidz Tohir memuji Pemerintah kota Palembang dalam mengelola
keuangan Daerah, dimana 62% akses yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota
Palembang sesuai dengan audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI tahun 2018.
“Ini jauh lebih baik daripada tahun – tahun sebelumnya. Saya yakin kota
Palembang mampu memenuhi praktik – praktik APBD yang transparan dan
akuntabel. Apalagi kita telah sukses menyelenggarakan Asian Games 2018,”
Lanjut Hafidz Tohir.

Menurutnya, gejolak ekonomi wilayah Sumsel dan Palembang telah melebihi
wilayah – wilayah Indonesia, karena bantuan yang telah diberikan sebesar
Rp68,2 Triliun dari APBN. “Gejolaknya melebihi standar nasional sekitar 6%,
sedangkan rata – rata di kota – kota besar Indonesia adalah 5%,” Katanya.

“Saya yakin jajaran Pemkot Palembang dapat meningkatkan komitmen dan kerja
keras, agar dapat menjadi panutan bagi wilayah – wilayah lainnya,” Kata
Hafidz Tohir.

Di tempat yang sama, Anggota V BPK RI, Isma Yatun, mengajak Pemerintah Kota
dan DPRD Kota Palembang, untuk mengedepankan transparansi, dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. “Palembang, tergolong masuk
kategori yang bagus, karena telah meraih 4 kali WTP dan itu harus
dipertahankan,” Kata Isma Yatun. (rel/eh)

EDITOR : AWAN

No related post!

Tinggalkan pesan