Tolak PT Lonsum, Warga Blokade Jalan Akses


KORDANEWS – Sengketa lahan antara warga Desa Suka Makmur EksTransmigrasi, Kecamatan Gumay Talang, Lahat, Kamis (20/9/18) nyaris ricuh.

Pasalnya, warga Desa Suka Makmur yang dikomandoi oleh Kades serta Ketua Unit Desa (KUD) Suwandi menolak keras upaya PT Landon Sumatera (Lonsum) yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit untuk kembali menguasai lahan perkebunan seluas 245, 25 hektar, yang diklaim merupakan Lahan Usaha (LU) milik warga Desa Suka Makmur sejak tahun 2003 lalu.

Kehadiran TNI/Polri termasuk dari pihak PT Lonsum di lokasi sengketa lahan tersebut ternyata memantik emosi warga.

Bahkan dalam pertemuan tersebut terjadi argumentasi antara warga desa dengan pihak PT Lonsum. Bahkan warga pun nekat memportal jalan menuju ke lokasi PT Lonsum, tak hanya itu saja truck PT Lonsum yang melintas menjadi sasaran warga dan di stop secara paksa.

Menurut Kepala Desa (Kades) Suka Makmur, Riansi mengatakan, awal mula terjadinya sengketa lahan ini terjadi pada tanggal 14 September 1997 silam.

Dimana waktu itu, PT Pan London Sumatera Plantation yang berubah nama menjadi PT Lonsum datang ke Desa Suka Makmur untuk mengadakan rapat bersama warga tentang rencana pembangunan kebun plasma.

Rencana itu lanjutnya, disetujui Bupati Lahat yang saat itu masih dipimpin Solihin Daud dengan mengirimkan surat No. 593/932/I/1998 tentang persetujuan pembangunan plasma dengan pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) untuk Desa Suka Makmur seluas 1.200 hektar.

“Namun pada tahun 2003 lahan usaha 1 dan 2 yang telah ditanami kelapa sawit hanya dikembalikan oleh PT Lonsum seluas 308 hektar dan diserahkan oleh GM PT Lonsum A.M Vincent,” jelasnya.

Dari situlah lanjut Risansi persoalan mulai muncul, karena sisa lahan yang harus diserahkan PT Lonsum kepada warga langsung dikuasai dengan alasan sisa lahan tersebut menjadi lahan inti dengan kata lain menjadi hak guna usaha ( HGU ) perusahaan.

Baca Juga :   Pantau Kondisi Pasar, Plt Bupati Lahat Pastikan Stok Sembako Aman

“Upaya untuk mengambil lahan itu sudah dilakukan namun menemui kegagalan. Bahkan Bupati Lahat yang saat itu masih di jabat Harunata mengeluarkan SK Bupati Lahat dengan No.590/685/KEP/2005 yang isinya LU 1 dan LU 2 beserta pekarangannya untuk masyarakat Desa Suka makmur tidak hilang, surat itu juga diperkuat dengan SK Gubernur Sumsel No. 301/SIG/ III/1998 dengan luas 1.200 hektar yang diperuntukan bagi 500 KK,” ungkapnya.

Namun sambung Risansi, setelah H Saifudin Aswari Rivai yang waktu itu menjabat sebagai Bupati Lahat pada tahun 2012, secara tanpa disadari, mengeluarkan SK nya dengan No. 196/KEP/III/2012 yang isinya memberikan konpensasi kepada warga. Akan tetapi konpensasi uang sebesar Rp. 700 juta ditolak warga.

Karena sempat memanas waktu itu, lalu Wakil Bupati Lahat, H. Sukadi Duaji datang menengahi persoalan ini.

“Uang itu akhirnya diterima karena dijelaskan Sukadi Duaji jika uang itu adalah uang CSR dari perusahaan dan tidak ada kaitannya dengan konpensasi LU milik warga,” bebernya.

Jadi sampai kapan pun dan apa yang akan terjadi ditegaskan Risansi, dirinya bersama warga akan tetap mempertahankan lahan tersebut.

“Kami tidak akan menyerah dan akan kami pertahankan tanah itu yang memang sudah menjadi hak warga Desa Suka Makmur sampai tetes darah terakhir,” pungkasnya. (Mil)

Editor: Janu

lahat pt lonsum sengketa lahan

Posting Terkait

Tinggalkan pesan