CONTEMPT OF COURT, MENGAPA TERJADI ?


KORDANEWS- Ubi societas ibi ius, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Hukum tidak akan pernah lepas dari keberadaan masyarakat, sebaliknya juga tidak adanya keberadaan masyarakat maka hukum pun tidak akan ada. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian hidup dalam bermasyarakat, untuk mencapai semua itu maka hukum melahirkan norma perintah dan larangan, serta norma hukum ini memberikan sanksi yang tegas apabila perintah tersebut dilanggar, ini lah ciri khas dari hukum. Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban baik itu yang sifatnya individual atau kolektif yang harus dilindungi oleh hukum. Di dalam kehidupan sehari-hari, akibat adanya interaksi sosial sering mengakibatkan konflik yang berujung sengketa, masing-masing ingin memperoleh haknya secara adil.
Pengadilan adalah tempat terakhir mencari keadilan dan kebenaran, sehingga pengadilan diandalkan sebagai lembaga yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and to enfore justice). Kepercayaan dan harapan masyarakat kepada pengadilan agar dapat berfungsi dan berperan sebagai penjaga kemerdekaan masyarakat dan sebagai walinya masyarakat semakin hari semakin tergerus. Ironisnya, salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut terjadi karena oknum para penegak hukum yang melakukan tindakan tercela baik di dalam proses peradilan maupun di tengah-tengah masyarakat.
Sepanjang tahun 2018 sudah ada sederet kasus “oknum” penegak hukum, Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) merekomendasikan 81 aparat peradilan agar dijatuhi hukuman disiplin. Dari 81 aparat, hakim menjadi objek yang paling banyak mendapat rekomendasi hukuman berat. Salah satu kasus yang menjadi pukulan telak bagi lembaga peradilan adalah kasus yang terjadi pada bulan Maret lalu, Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Wahyu Widya Nurfitri dan seorang panitera pengganti pada PN Tangerang Tuti Atika ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara perdata wanprestasi yang disidangkan di PN Tangerang. Ironisnya, nilai suap yang menjerat hakim Pengadilan Negeri Tangerang itu terbilang kecil dibandingkan dengan gajinya yang sejumlah 24 juta rupiah.
Pasca reformasi, masyarakat memiliki peran yang besar dalam menentukan arah kebijakan hukum di Indonesia. Masyarakat sekarang sudah tidak bisa dibodoh-bodohi lagi dan sekarang masyarakat sudah pro aktif dalam melihat perkembangan hukum itu sendiri. Masyarakat sudah muak dengan tindakan oknum penegak hukum, yang menyebabkan masyarakat tersebut melakukan perlawanan terhadap aparatur penegak hukum itu. Perlawanan tersebut dapat dilihat dalam berbagai bentuk, misalnya maraknya masyarakat yang melakukan penghinaan terhadap lembaga pengadilan atau Contempt of Court yaitu merendahkan kehormatan dan kewibawaan lembaga pengadilan. Seperti kasus yang terjadi bulan Juni lalu, Pengadilan Negeri Bantul dirusak oleh sekelompok orang yang diduga berasal dari organisasi masyarakat. Peristiwa terjadi seusai pembacaan sidang vonis Doni Bimo Saptoto alias Doni Abdul Gani dalam kasus pembubaran dan perusakan pameran seni di Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Islam Indonesia, Mei 2017. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum ini telah membuat martabat dan kehormatan pengadilan seolah-olah telah diinjak oleh masyarakat. Hal ini membuat turunnya reputasi atau kewibawaan lembaga peradilan sebagai institusi penegak keadilan bagi masyarakat.
Penyebab hilangnya kewibawaan Pengadilan dan semakin banyaknya tindakan Contempt of Court dapat kita jabarkan melalui beberapa faktor :
1. Faktor Peraturan Perundang-undangan
Urgensi untuk diundangkannya Undang-Undang Contempt of Court disebabkan oleh alasan rendahnya etika dan moral aparat pengadilan sehingga membuat wibawa pengadilan merosot. Disarankan agar peraturan perundang-undangan yang mengatur Contempt Of Court segera dirancang dan diundangkan sehingga peraturan ini yang akan menjadi peringatan tegas untuk aparat penegak hukum dan masyarakat yang melakukan tindakan Contempt of Court, harus diadakan penelitian yang mendalam dan komprehensif tentang Contempt Of Court oleh pemerintah dengan bekerjasama dengan para akademisi, puslitbang Hukum dan Mahkamah Agung, dan lembaga penelitian ilmiah lainnya.
2. Faktor Penegak Hukum
Mentalitas atau kepribadian penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas aparatnya tidak baik, maka masalahnya tidak akan selesai. Turunnya wibawa dan martabat lembaga peradilan sejatinya dipicu oleh rendahnya moral dan etika hakim maupun aparat pengadilan, yang berakibat memacu maraknya masyarakat yang tidak puas dengan putusan pengadilan yang dianggap tidak adil.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas
Tidak ada badan atau lembaga khusus yang mengawasi terkait etika dan perilaku masyarakat yang menghina pengadilan hal ini dikarenakan suatu masyarakat tidak ada kode etik yang dijadikan suatu patokan dalam berperilaku. Disarankan untuk segera mendirikan lembaga pengawas etika masyarakat di pengadilan sebagai sarana kontrol sosial bagi mereka.
4. Faktor Budaya Hukum
Dalam unsur-unsur sistem hukum adalah struktur hukum diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum diibaratkan produk yang di hasilkan oleh mesin, dan budaya hukum merupakan apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin. Kualitas budaya hukum menentukan kualitas penegakan hukum. Sebaik apa pun aturan hukum dibuat, sedetail apa pun kelembagaan dan manajemen organisasi disusun, yang akan menjalankan adalah manusia yang hidup dalam budaya tertentu. Ketika budaya belum berubah, aturan dan sistem tidak akan berjalan sesuai harapan.
Kesimpulannya ada berbagai faktor yang menyebabkan merosotnya wibawa pengadilan, salah satu pemicu utamanya adalah rendahnya moral dan etika hakim maupun aparat pengadilan. Diharapkan agar aparat penegak hukum menjunjung tinggi etika profesinya masing-masing sehingga wibawa pengadilan dapat terjaga dan kepercayaan masyarakat pun akan kembali.

Baca Juga :   URGENSI REGULASI TENTANG CONTEMPT OF COURT

artikel : Siti Nur Zhafirah

editor : red

fh unsri hukum lpm media sriwijaya unsri

Posting Terkait

Tinggalkan pesan