Peserta Pemilu Diingatkan Tidak Kampanye di Sekolah dan Pesantren


KORDANEWS—-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo menegaskan kepada
semua pihak yang mengikuti pesta demokrasi, harus mengikuti aturan yang
ditetapkan oleh Bawaslu yakni tempat dan lokasi Sekolah atau pesantren
tidak boleh dijadikan tempat kampanye.

“Sesuai yang diatur dalam pasal 280 ayat 1 huruf h, semua pihak wajib
menghormati dan mentaati larangan yang diatur oleh KPU dan Bawaslu dalam
teknis pelaksanaan kampanye pemilu, “ujarnya Kunjungan Kerja (Kunker) di
Palembang, Kamis (11/10).

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 tentang Pemilu, peserta pemilu
dibolehkan untuk hadir ke tempat ibadah dan pendidikan, itu dapat dilakukan
jika peserta pemilu menjadi tamu undangan dan tidak membawa atribut
kampanye.

Hal tersebut sangat dibenarkan dirinya, bahwa peserta pemilu memang
dilarang mejadikan sekolah dan pesantren untuk tempat berkampanye. Namun,
bila hadir menjadi narasumber dalam sosialisasi yang mendidik masyarakat
maka hal tersebut dapat dilakukan.

“Kehadirannya tentu tidak boleh dalam rangka berkampanye pilpres dan caleg,
sebagaimana larangan UU. Tetapi dalam konteks menjadi narasumber dalam
program sosialisasi pemilu cerdas, menolak politik uang, menolak politisasi
SARA, menolak hoax dan menjaga persatuan kesatuan bangsa dan lai-lain yang
bersifat mendidik masyarakat adalah hal baik,” kata Tjahjo.

Meski begitu, Tjahjo mengatakan harus ada koordinasi antara penanggung
jawab lembaga, peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Hal ini dimaksud
untuk mencegah terjadinya masalah dalam pelaksanaan acara.

“Kontestan dan para pihak termasuk penanggungjawab lembaga pendidikan,
tempat ibadah dan pengelola gedung pemerintahan harus koordinasi
penyelenggara pemilu jika akan mengundang peserta pemilu. Supaya tidak
manjadi masalah dalam pelaksanaan,” kata Tjahjo. (Ab)

editor : awan

No related post!

Tinggalkan pesan