KORDANEWS- Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di dampingi Sekda Nasrun Umar menerima kunjungan Kepala BPK RI perwakilan Sumatera Selatan Maman Abdul rahman (23/10) di ruang tamu gubernur.
Gubernur Sumsel mengatakan bangga dan berterimakasih kepada BPK yang sudah akuntabel dalam menilai Sumatera Selatan sebagai provinsi yang sudah WTP (wajar tanpa pengecualian).
Terkait tugas BPK sebagai badan pemeriksaan keuangan, HD berharap adanya juga dilakukan fungsi pengawasan, fungsi perencanan, dan asumsi mengenai pendapatan oleh BPK.
Maman dalam kesempataanya, melaporkan tentang pantauan BPK Sumsel terhadap majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (MPTP-TGR) di provinsi Sumatera Selatan, yang sudah kadaluarsa. “MPTP-TGR provinsi sudah kadaluarsa, sejak dibentuk pada tahun 2014 sekretariatnya yang sudah berpindah pindah”ujarnya.
BPK Sumsel berharap kepada Sekretaris Daerah agar MPTP-TGR Sumsel dilakukan penyegaran sehingga sekretariat bisa berjalan. “butuh penyegaranlah pak sekda sehingga sidang bisa berjalan, sekretariat bisa berjalan”jelasnya.
Maman yang ditemani beberapa jajaran BPK Sumsel yang hadir juga melaporkan terkait temuan kerugian yang ada di Sumsel. “Sejak 2004 sampai sekarang di akumulasi temuan kerugian dari BPKP, Inspektorat, Kemendagri, dan BPK ada sekitar 119,9 M dari 132 kasus yang ada dan sampai saat ini sudah semakin berkurang untuk diselesaikan sehingga saat ini sisanya tinggal 27 M”jelasnya.
Maman mengungkapkan bahwa BPK Sumsel saat ini sudah menggunakan Sistem informasi pemantauan tindak lanjut (SIPTL) yaitu untuk memantau semua jenis temuan termasuk administrasi dalam satu pintu bersama inspektorat.
6
Maman menambahkan bahwa Sumsel merupakan provinsi nomor satu penggunaan SIPTL se-Indonesia.”Sekarang penggunaan pemantauan SIPTL sumsel sebanyak 71,6 % dan diharapkan kalau bisa naik menjadi 80% supaya bagus”ujarnya.
Disinggung HD terkait rencana pemeriksaan di tahun ini, Maman mengatakan bahwa awal november BPK akan melakukan pemeriksaan arus belanja, khususnya infrastruktur Provinsi Sumsel di tahun 2018 selama 30 hari kerja, dan dalam kaitannya dengan asian games BPK Sumsel akan mensukseskan TRI sukses yang di gagas yaitu sukses asian games, sukses prestasi , dan sukses pertanggung jawaban.
Menyinggung temuan BPK tahun 2017 soal sistem aplikasi di Bapenda terkhusus di Samsat yang tergolong tertinggal. Sekda Nasrun Umar mengatakan di Bapenda terkhusus Samsat sudah dalam proses menuju penerapan sistem aplikasi yang lebih baik. “Ketika ada temuan dari BPK yang menyatakan bahwa sistem aplikasi itu sudah tertinggal, kesulitannya waktu itu karena biaya, kemudian mengadakan proposal ke bank Sumsel dan mereka setuju, dan setelah itu langsung mengadakan komporasi dengan mengambil beberapa konsultan, dan sekarang sudah dalam proses mudah-mudahan tahun depan tidak ditemukan lagi hal-hal, yang saya sendiri hadir di dalamnya untuk menyiapkan itu semua” ujarnya.
Adapun sistem aplikasi yang dirancang adalah agar hasil pendapatan lebih mudah di jangkau pada saat kapanpun dan dimana pun serta keamanan yang lebih baik demi meminimalisir adanya pelanggaran.
Menyinggung soal aset, HD mengatakan agar pembukuan-pembukuan dilakukan secara akuntabel terlebih aset-aset lama.
Terakhir sebelum menutup audiensi HD mengucapkan terimakasih atas kehadiran BPK Sumsel dan HD mengajak agar masing-masing pihak dapat terus meningkatkan hubungan sehingga dapat menjalankan tugas dengan mudah dan selalu pada jalurnya.
editor : red
