Kebijakan Truk Batubara Berpotensi Gerus PAD dan Pengaruhi Kondisi Kelistrikan


KORDANEWS – Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan sedikit terganggu. Penyebabnya, jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) mempertahankan aturan baru yakni Perda nomor 5 tahun 2011 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Juru Bicara Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), Rizal Calvary mengungkapkan itu. Menurutnya, jika Pemprov mempertahankan aturan ini maka Sumsel akan mengalami kehilangan PAD yakni sebesar 1,2 miliar US Dolar atau sekitar Rp 18,3 triliun karena penjualan berkurang.

Selain itu, tentunya berpengaruh terhadap kelistrikan baik di Jawa maupun Sumatera. Karena, produksi batubara Sumsel memasok sebagian besar pembangkit listrik di Jawa dan Sumatera.

Ia mengaku batubara Sumsel yang dipasok untuk listrik baik di Jawa dan Sumatera yakni sebanyak 15 juta ton per tahun.

“Kami harap Pemprov mencabut kembali kebijakan ini sampai ada solusi yang tepat. Jika tidak tentunya bakal ada pemadaman listrik sebagian besar di Jawa dan Sumatera akibat pasokan berkurang,”ujarnya.

Dengan kondisi ini juga dinilai bakal banyak truk yang mogok. Lantaran, kecilnya kemungkinan jalan khusus tersebut menampung banyaknya truk dari kawasan pertambangan memasuki sub stasion jalur khusus atau kereta api.

“Kalau dulukan truk melalui jalan umum terlebih dahulu sebelum memasuki sub stasion,” katanya

Selain itu, ia juga menilai infrastruktur yang tersedia belum memadai untuk menampung 30 tambang di Sumsel yang memiliki kalori dan spek batubara yang berbeda.

Terlebih lagi, ada beberapa pelabuhan yang saat ini ditutup sehingga juga berpengaruh terhadap distribusi batubara.

“Dengan ditutupnya beberapa pelabuhan tentunya bakal menyebabkan macet sehingga tersendatnya distribusi,” ujarnya.

Seperti diketahui, Pemprov Sumsel mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Sumsel nomor 23 tahun 2012 tentang tata cara pengangkutan batubara menggunakan jalan umum.

Aturan ini kemudian dialihkan ke Perda nomor 5 tahun 2011 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Kebijakan ini diberlakukan pada pukul 00.00 WIB tanggal 8 November 2018. (Ab)

editor : awan

No related post!

Tinggalkan pesan