Pemkot Palembang Gandeng Kejari


KORDANEWS – Untuk perlindungan hukum pasal masalah perdata. Pemkot Palembang lakukan penandatanganan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang.

Walikota Palembang Harnojoyo, memimpin langsung MoU (Memorandum of Understanding) yang dilaksanakan di ruang Parameswara Sekretaruat Daerah (Setda) Kota Palembang, Rabu (10/5). Acara ini juga melibatkan hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Palembang,

“Kerjasama antara Pemkot Palembang dan Kejari Palembang ini berhubungan dengan tugas dan fungsi kita. Dan ini sebagai langkah preventif Pemkot Palembang, untuk melaksankan tugas di kemudian hari,” kata Harnojoyo kepada wartawan.

Dengan danya MoU yang dilaksanakan, pembangunan Kota Palembang yang dilaksanakan Pemkot Palembang, memerlukan hal-hal yang baik dan tidak memiliki permasalahan.

Sebelum melaksanakan kegiatan itu, diadakannya MoU agar lembaga hukum negara ini dapat membantu dan mengarahkan terkait dengan perencanaan dan pekerjaan yang akan dilakuka kedepan.

“Selain ini menjadi tugas pokok Kejari, dengan adanya kerjasama ini, dapat memberikan hal positif dengan mejadi mitra yang saling menguntungkan, untuk kepentingan masyarakat Palembang,” tuturnya.

Harnojoyo sangat mengapresiasi piha Kejari Palembang, dimana bersama 16 OPD, kedepan Pemkot Palembang dapat melaksanakan pembangunan dan pelayanan, tanpa ada gangguan dari pihak luar.

“Dilain waktu dan kesempatan, kita akan melakuka kerjasama kepada semua pihak terkait, agar apa yang dilaluka Pemkot Palembang benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Kejari Kota Palembang Rustam Gaos menyampaikan, bentuk kerjasama yang dkakuka oihanya sama dengan kerjasama yang dilakukan sebelumnya oleh Kejari bersama beberapa BUMD yang ada di Kota Palembang.

Dimana kerjasama yang dilaksanakan khusus pada permasalahan perdata dan pihak Kejari akan membantu melaksanakan pendampingan.

“Selama ini masyarakat tau nya Kejaksaan ini adalah jaksa penuntut dan penindak tindak pidana korupsi. Padahal jaksa ini bisa memberikan pelayanan jasa perdata dan tata usaha negara pada lembaga pemerintahan, seperti fingsi yang dilaksanakan pengacara pada umumnya,” tukas dia.

editor : awan

No related post!

Tinggalkan pesan