Pilgub Sumsel Berpeluang Bisa Diikuti Jalur Non Parpol


KORDANEWS – Mencalonkan diri untuk Pilgub Sumsel bisa lebih mudah. Sebab, dalam Pilkada Sumsel 2018 bisa melebihi jumlah pasangan calon (paslon) yang diajukan oleh partai politik (parpol).

Karena ketentuan mensyaratkan bahwa calon perseorangan dengan provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT (daftar pemilih tetap) lebih dari 2 juta sampai dengan 6 juta harus didukung paling sedikit 8,5 persen atau bila provinsi dengan jumlah penduduk lebih 6 juta sampai dengan 12 juta harus didukung paling sedikit 7,5 persen.

“Selain didukung parpol Ada jalur non parpol yaitu calon perseorangan dalam pemilihan gubernur/wakil,bupati/wakil,walikota/wakil.Agar bisa dimanfaatkan secara tepat oleh para bakal calon,” kata Aspahani, Ketua KPU Provinsi Sumsel, kepada media, Senin(29/5).

Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Sumsel Ahmad Naafi memaparkan tahapan pilkada 2018 yang belum dimulai. Ia mengatakan, secara teknis KPU Provinsi Sumsel dan jajaran telah siap menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018. Pihaknya telah membahas anggaran bahkan di beberapa daerah sudah ada penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah(NPHD).

Dia berharap proses NPHD tidak berlarut larut sehingga dapat mempengaruhi proses tahapan Pilkada. Dijelasknya bahwa sesuai draft PKPU tentang tahapan,program dan jadwal bahwa sosialisasi sudah dapat dilaksanakan 14 Juni 2017 mendatang.

Mengenai calon perseorangan yang harus lebih dulu mendaftar ke KPU, menurut Naafi setelah penetapan rekapitulasi DPT pemilu terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan paslon perseorangan sesuai draft PKPU yaitu tanggal 13 Agustus 2017 mendatang maka paslon gubernur /wagub perseorangan harus menyerahkan syarat dukunganya pada 13 Desember 2017 mendatang yang dilanjutkan dengan penelitian jumlah minimal dukungan oleh KPU.

Mengenai syarat calon perseorangan ini sesuai undang undang 10/2016 provinsi dengan jumlah penduduk yg termuat di DPT lebih dari 2jt -6jt harus didukung minmal 8.5 persen sementara provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT lebih 6 jt -12 juta harus didukung paling sedikit 7,5 persen

Tentang kenaikn DPT, menurut Naafi, jelas akan ada kenaikan sekitar 1 sampai 1,5 persen pertahun sehingga diperkirakan ada kenaikan mencapai 6 persen setelah Pilpres 2014.

“KPU menghitung dari DPT pilkada serentak 7 kab 2015 lalu dan untuk kabupaten/kota yang pilkada 2018 dihitung dari Pilpres 2014,” katanya.

Setelah dilakukan perhitungan, lanjut Naafi, untuk maju dari jalur perseorangan pada Pilgub Sumsel 2018 bakal calon gubernur harus menyerahkan dukungan 7,5 persen atau sekitar 453.305 dukungan.

“Jadi dukungan minimal mencapai 453.305,” katanya.

editor : awan

No related post!

Tinggalkan pesan