KORDANEWS – Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah (pemda) untuk segera mencairkan dana yang masih mengendap di Bank Pembangunan Daerah. Dana pemda yang dimaksud adalah pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum digunakan untuk membiayai belanja daerah.
Jokowi beralasan, semakin banyak dana yang disimpan, maka redistribusi anggaran ke masyarakat menjadi kecil. Implikasinya, pertumbuhan ekonomi daerah bisa tersendat, sebab tidak ada uang yang berputar di masyarakat.
Selain itu Jokowi mengatakan, memarkirkan dana terlalu lama di bank daerah juga dianggap mengabaikan kerja keras pemerintah pusat dalam mengumpulkan penerimaan dari pajak dan mentransfernya kembali kepada daerah.
Oleh karenanya, dalam waktu dekat, pemerintah akan menyusun sebuah sistem demi memantau pergerakan dana daerah yang disimpan di masing-masing di BPD.
“Jangan sampai kami sudah transfer cari penerimaan dari pajak, transfer ke daerah duitnya tidak digunakan tapi diparkir di bank. Kami akan cari sistem agar kelihatan dana parkirnya nol terus, berarti tidak rutin ditransfer diparkir terus. Segera cairkan, gunakan APBD agar beredar di masyarakat,” ujar Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (24/10).
Berdasarkan data Bank Indonesia, dana pemda yang mengendap di bank daerah per Juni 2017 tercatat mencapai Rp222,59 triliun. Angka tersebut terdiri dari giro sebesar Rp140,67 triliun, deposito sebesar Rp76,56 triliun, dan sisanya berupa tabungan sebesar Rp5,34 triliun. Jumlah itu lebih tinggi Rp7,92 triliun dari posisi yang sama tahun sebelumnya yakni Rp214,67 triliun.
Editor : mahardika
