Rapat Paripurna DPR, Bahas Perppu Ormas Jadi UU

15648 Views

KORDANEWS – DPR RI hari ini menggelar sidang paripurna untuk membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang akan disahkan menjadi undang-undang (UU). Hal tersebut menyusul Komisi II dan pemerintah yang sudah menyampaikan pandangan akhir fraksi-fraksi pada Senin 23 Oktober.

“Hari ini, kami akan mengambil satu keputusan penting tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2017, apakah perppu akan diterima atau ditolak oleh DPR. Akan kami lihat dari laporan Komisi II dan pengambilan sikap dan fraksi dan anggota pada paripurna hari ini,” kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Ia mengungkapkan, dalam sidang paripurna kali ini dirinya direncanakan memimpin langsung rapat tersebut. Menurut Fadli, untuk pengambilan keputusan, anggota dewan akan mengutamakan musyawarah mencapai mufakat.

Berita Rekomendasi
Kawal Pengesahan Perppu Ormas Jadi UU, Massa Siap Menginap di Gedung DPR
Tolak Perppu Ormas, Massa Mulai Berdatangan ke Gedung DPR
Namun, kata politikus Partai Gerindra itu, apabila memang dinamika dalam sidang berkembang sedemikian rupa maka tidak menutup kemungkinan pengambilan keputusan akan dilakukan secara voting.

“Saya kira pasti melalui mekanisme pertama musyawarah dulu. Kami coba musyawarah atau langsung penyikapan kami lihat dinamikanya. Kalau musyawarah tercapai ya bagus. Kalau tidak ya pemungutan suara,” papar Fadli.

Ia menekankan bakal tetap mengikuti keputusan partainya. Gerindra sendiri menyatakan pandangannya menolak Perppu Ormas untuk disetujui menjadi UU. “Kalau kami (Gerindra) tidak ada masalah. Sikap kami konsisten, kalau menolak akan menolak,” tegas dia.

Dalam rapat di Komisi II DPR kemarin, tujuh fraksi memiliki pandangan menyetujui Perppu Ormas dibawa ke rapat paripurna guna disetujui menjadi UU. Dari tujuh fraksi tersebut, lima setuju secara bulat Perppu Ormas dibawa ke rapat paripurna untuk disetujui menjadi UU, yakni Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKB, Partai Nasdem, serta Partai Hanura.

Sementara dua fraksi lainnya, yakni PPP dan Partai Demokrat, dapat menyetujui Perppu Ormas menjadi UU dengan catatan langsung dilakukan revisi pada beberapa hal. Kemudian tiga fraksi lainnya yakni Gerindra, PKS, dan PAN menyatakan pandangannya menolak Perppu Ormas untuk disetujui menjadi UU, dilansir okezone.

Editor: Janu

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

%d blogger menyukai ini: