Anggaran Gaji untuk PPK-PPS Butuh Rp 80 Miliar per Bulan

10642 Views
ist

KORDANEWS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel) telah melantik seluruh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Sumsel yang akan bertugas pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Dengan pelantikan tersebut, maka secara sah anggota PPK wajib menjalankan tugasnya.

Ketua KPU Sumsel, Aspahani mengatakan, terhitung sejak pelantikan PPK, maka wajib diberikan honor. Total honor PPK dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) mencapai Rp 80 miliar per bulan.

Angka ini hanya untuk PPK dan PPS di delapan Kabupaten/kota. Sementara sembilan Kabupaten/kota yang juga melaksanakan Pilkada serentak, honor PPK dan PPS dibayar oleh pemerintah setempat.

“Untuk panitia ad hoc (PPK dan PPS) yang ditanggung KPU Sumsel anggarannya mencapai Rp 80 miliar/bulan. Biaya sebesar ini wajib dikeluarkan selama delapan bulan,” katanya, Rabu (8/11).

Menurut Aspahani, angka tersebut tidak akan menjadi beban dan terbilang masih rasional. Meski anggaran Pilkada Sumsel 2018 mengalami cukup besar pemangkasan, namun untuk honor PPK dan PPS tidak akan terhambat.

Secara spesifik, Aspahani menjelaskan bahwa honor PPK Rp 1.800.000/bulan untuk setiap orang. Sementara honor PPS dibawah angka tersebut. Pelantikan PPS sendiri baru akan dilakukan setelah proses rekruitmen tuntas.

Dimana untuk rekruitmen PPS saat ini masih dalam proses dan baru akan rampung pada 11 November mendatang.

“Konsekuensinya setelah dilantik ya gaji mereka harus dibayar,” katanya.

Editor : mahardika

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

%d blogger menyukai ini: