Uji Kepatutan Kelayakan Panglima TNI, Marsekal Hadi Soroti Potensi Konflik Pemerintahan

13 Views
ist

KORDANEWS- Marsekal Hadi Tjahjanto, sang calon Panglima TNI, memaparkan visi-misi dalam uji kepatutan dan kelayakan kepada segenap Komisi I DPR. Hadi bicara banyak hal, salah satunya soal potensi bahaya perebutan pemerintahan yang sah.

Hadi awalnya bicara soal Indonesia sebagai negara kepulauan yang majemuk. Dia memandang, dengan konstruksi negara Indonesia yang seperti ini, potensi separatisme berbau SARA akan terus terjadi.

“Potensi separatisme serta konflik komunal berbasis suku, agama, ras, termasuk antargolongan, akan selalu ada. Lebih jauh di era reformasi demokrasi, politik yang sering kali mengarah pada liberalisasi berpotensi menjadi liberal, dilema,” ujar Hadi di ruang rapat Komisi I DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Jika kondisi tersebut tak dikelola dengan tepat, kata Hadi, bukan tidak mungkin konflik komunal itu akan meningkat menjadi konflik vertikal. Konflik vertikal itulah yang disebutnya sebagai bentuk rongrongan terhadap pemerintahan yang sah.

“Berbentuk rongrongan terhadap legitimasi pemerintahan yang sah atau pemberontakan,” ucapnya.

Menanggapi potensi rongrongan terhadap negara, Hadi punya cara sendiri menghadapinya saat menjadi pimpinan tertinggi TNI nanti. Dia akan bertindak sesuai dengan doktrin TNI. Ada empat doktrin yang disebutkannya.

“TNI sebagai kekuatan penyerang, TNI sebagai kekuatan pertahanan, TNI sebagai kekuatan pendukung, TNI sebagai instrumen kekuatan negara yang dapat digunakan untuk kepentingan apa pun yang menjadi keputusan politik negara,” urai Hadi.

Selain itu, TNI di bawah Hadi juga akan melaksanakan berbagai fungsi yang memang ditugaskan kepada mereka. TNI disebut akan menjalankan fungsi penangkal yang mampu mewujudkan daya tangkal setiap bentuk ancaman baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Lalu TNI akan menjalankan fungsi penindak yang mampu menggerakkan untuk menghancurkan kekuatan musuh serta fungsi pemulih yang dapat beroperasi bersama instansi pemerintah lainnya untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu akibat kekacauan keamanan.

Fungsi pemulih ini, dikatakan Hadi, juga termasuk dalam konteks hubungan internasional melalui peran aktifnya di bawah mandat PBB sebagai bagian dari politik luar negeri. Pria yang kini menjabat KSAU itu tetap memastikan TNI akan mengikuti cara-cara demokrasi.

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, perlu saya tegaskan bahwa kesemuanya semata kehendak rakyat melalui koridor konstitusi dan kaidah-kaidah demokrasi yang berlaku,” ucap Hadi.

Editor : ardi

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

%d blogger menyukai ini: