Penggunaan Dana Desa Wajib Dilakukan Secara Swakelola


KORDANEWS – Mulai tahun ini, semua pengelolaan dana desa wajib dilakukan
secara swakelola. Hal ini disampaikan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), saat berkunjung ke Desa
Pangkalan Gelebak, Kecamatan Rambutan, Banyuasin, Jumat (13/7).

Menurutnya hal tersebut dilakukan, disebabkan Pemerintah telah
mengelontorkan dana untuk desa agar dapat menggerakkan perekonomian di
pedesaan tersebut. Akan tetapi kebanyakan
proyek dana desa masih menggunakan kontraktor yang sebagian besar berasal
dari luar desa.

“Jika dana desa terus di pakai oleh kontraktor uang yang diberikan tidak
dapat berputar didesa itu, “katanya

Ia pun mengakui penggunaan jasa kontraktor untuk mengerjakan proyek dana
desa memang tidak bisa disalahkan. Pasalnya, sesuai ketentuan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP), proyek yang nilainya di
atas Rp200 juta atau dengan pekerjaan yang kompleks tidak boleh dilakukan
secara swakelola.

Dengan hal tersebut menjadikan dana desa tidak dapat berputar di desa,
Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo langsung memerintahkan dirinya
untuk dapat membuat peraturan bahwa pengolahan dana desa wajib dilakukan
secara swa kelola

Selain itu dalam peraturan baru ini mewajibkan minimal 30 persen dana desa
dibayar untuk upah pekerja mengingat mayoritas program dana desa merupakan
proyek padat karya. Dengan demikian, daya beli masyarakat bisa langsung
terdongkrak.

“30 persen dari dana desa tahun depan mencapai Rp18 triliun yang setara
dengan penyerapan lima juta tenaga kerja untuk proyek yang dikerjakan 60
hari. Upah tersebut juga dapat memberikan efek peningkatan daya beli di
desa-desa hingga Rp90 triliun, “tutupnya. (Ab)

No related post!

Tinggalkan pesan