KORDANEWS- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka sidang kebinet paripurna mengenai pagu indikatif 2018 di Istana Negara. Dalam sambutannya, Jokowi memberikan banyak instruksi ke para Menteri Kabinet Kerja.
Yang pertama soal pertumbuhan ekonomi, Jokowi meminta, para menteri kabinet kerja untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi di 2018 sebesar 5,6%, bahkan target tersebut juga harus direalisasikan pada tahun ini.
“Tetapi saya ingin ini tidak hanya 2018, di 2017 mumpung kita baru masuk pada 3 bulan pertama. Kita ingin agar 2017-2018 itu dilakukan penghematan besar-besaran di seluruh kementerian dan lembaga,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4/2017).
Jokowi meminta, para menteri kabinet kerja untuk tidak terbuai dengan rutinitas yang sudah ada saat ini. Para menteri harus mampu mengalihkan anggarannya ke hasil produktif, serta mampu meningkatkan ekspor dan juga investasi di Indonesia.
Kedua, mengenai volume belanja yang mencapai Rp 2.200 triliun, harus diarahkan kepada pembangunan dan diminta untuk dilihat secara rinci lagi alokasi dari volume belanja di masing-masing kementerian/lembaga.
“Terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan menurunkan angka kemiskinan menjadi single digit,” jelasnya.
Untuk desain belanja di 2018, Jokowi menyebutkan, harus selaras dengan pembangunan infrastruktur nasional baik yang sudah berjalan maupun yang ingin direalisasikan.
“Jangan sampai setengah-setengah main. Sekali lagi, seluruh program infrastruktur nasional harus dapat diselesaikan di 2018. Sehingga kita memiliki fondasi yang kuat bukan hanya meningkatkan daya saing, tapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Sebab, selain pertumbuhan ekonomi, harus dibarengi juga dengan pemerataan ekonomi yang berkeadilan melalui pembangunan infrastruktur.
“Dorong agar program itu masuk ke sini. Banyak program rutinitas yang bertahun-tahun itu saja kita teruskan enggak berani menteri ngorek. Masukkan ke sini yang berkaitan dengan perekonomian, pemerataan, pengurangan gini ratio, pengurangan kesenjangan,” ungkapnya.
Ketiga, mengenai belanja pendidikan dan kesehatan, Jokowi meminta adanya komitmen dalam memanfaatkan dana tersebut. Salah satunya dengan membuat dana abadi yang alokasinya sebesar 20% dari total anggaran setiap tahunnya.
Dana abadi pendidikan ini akan dirumuskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam bentuk sovereign wealth fund (SWF). Jokowi menuturkan, jika berhasil dilakukan maka pada 2030 Indonesia memiliki dana sebesar Rp 400 triliun untuk pendidikan.
“Ini harus disisihkan sehingga ada dana pendidikan yang besar, ini investasi jangka panjang untuk anak cucuk kita. Dana abadi pendidikan ini nantinya digunakan untuk pendidikan. Kemarin kita hitung hingga 2030 kita akan mempunyai dana abadi pendidikan sekitar 400 triliun. Gede banget. Udah, diem. Ya dipakai untuk pendidikan bisa S2/S3 di luar,” ungkapnya.
Keempat, Jokowi meminta pembatasan belanja barang di 2018. Selanjutnya, berkaitan dengan subsidi, Jokowi minta untuk dialokasikan secara tepat dan mengarah kepada 40% lapisan masyarakat ekonomi terbawah.
“Kelima, PKH, ini merupakan salah satu program yang efektif mengurangi kemiskinan, ada yang mendampingi ada yang kawal. Ditingkatkan sasarannya 6 juta menjadi 10 juta keluarga, artinya di sini akan ada tambahan anggaran,” ujarnya.
Keenam, adalah mengenai belanja pertanian yang harus diarahkan untuk mengembangkan tanaman hortikultura dan tidak lagi mengarah ke padi. Sebab, persoalan padi sudah dapat diselesaikan dengan memiliki stok hingga saat ini sebesar 2 juta ton.
Ketujuh, mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) yang mulai menggunakan formulasi dinamis dalam menghitung pendapatan dan penerimaan. Dalam formulasi ini, maka pemerintah daerah akan menerima sesuai dengan yang ditetapkan, sekalipun itu ada pengubahan. Misalnya alokasi awal Rp 1.000 miliar, namun di tengah jalan ada pengubahan, maka alokasi DAU juga ikut berubah.
Selanjutnya, mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK), Jokowi minta anggaran ini dimanfaatkan untuk mengatasi kesenjangan ketersediaan layanan publik di daerah dengan sinkronisasi antar program di daerah antar sumber.
Kedelapan, mengenai dana desa, Jokowi ingin alokasi anggaran dana desa yang terus meningkat dapat dipantau efektivitas pelaksanaannya, terutama dalam mengurangi kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja di desa.
“Terakhir ingin saya tekankan bahwa tahun 2018 merupakan tahun sangat penting untuk penyelesaian program-program pemerintah sesuai dengan Nawacita, saya minta seluruh K/L melihat satu per satu program kerja masing-masing secara teliti, detail dan rinci, agar sesuai dengan prioritas yang sudah ditetapkan, jangan hanya diserahkan ke eselon I dan II bahkan eselon III, tolong semua para menteri periksa sendiri, kawal sendiri program secara detail, jangan terjebak rutinitas, dan yang terakhir jangan ditawar lagi,” tegas Jokowi
“Pastikan bahwa seluruh APBN kita bebas dari korupsi, dan lakukan pencegahan di K/L masing-masing, jangan ragu untuk bertindak keras, tegas terhadap uang yang ada di APBN kita,” pungkas Jokowi.
editor : ardi
