KORDANEWS – Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menilai, meski saat ini masih ada hambatan dalam pengembangan industri padat karya, namun diyakini KEIN sektor tersebut tetap berpeluang unggul di kawasan Asia Tenggara ke depannya. Karena sektor tersebut merupakan industri yang diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia.
“Memang masih ada beberapa kendala yang dialami industri padat karya, salah satunya seperti industri kosmetika dan jamu. Ada masalah regulasi, birokrasi perizinan, wilayah kewenangan yang tidak tepat, banyaknya penyelundupan, maraknya jamu dan kosmetik ilegal. Namun kita yakin, industri sektor ini masih berpeluang untuk menjadi unggulan khususnya di kawasan Asia Tenggara dan menyerap tenaga kerja di Indonesia,” kata Ketua Kelompok Kerja Industri Padat Karya KEIN, Benny Soetrisno.
Dikatakannya, hingga saat ini diakui bahwa industri padat karya masih diharapkan menjadi tulang punggung negara guna membuka kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah usaha industri di Indonesia, otomatis ikut menurunkan angka kemiskinan yang disebabkan tingginya pengangguran, ditambahkan Benny.
“Terkait masalah birokrasi perizinan, para pelaku industri jamu dan kosmetik memang mengeluhkan rumitnya aturan yang harus mereka lalui. Salah satunya, aturan mengenai lokasi usaha yang harus berada di kawasan industri padahal usaha mereka bukan sebuah usaha yang baru didirikan. Padahal PP Nomor 142/2015 Tentang Kawasan Industri sudah menjelaskan bagi lokasi usaha industri kecil dan menengah yang telah lama tetap dapat di tempat semula, tanpa pindah ke kawasan industri,” ucap Benny.
Hal lainnya yang harus diatasi Pemerintah menurut Benny, adalah persoalan kewenangan pengelolaan industri jamu dan kosmetik yang seharusnya berada di bawah Kementerian Perindustrian, namun justru di ambil alih Kementerian Kesehatan. Dirinya mengkhawatirkan, dengan kewenangan seperti itu maka akan banyak industri padat karya seperti jamu dan kosmetik yang bakal tak memenuhi syarat dari sisi kesehatan.
“Sebab Kemenkes akan melihatnya dari sisi apakah produk jamu ini sudah sesuai prosedural pembuatan obat serta apakah sudah memenuhi kaidah sebagai obat atau belum, jadi bukan dari sisi jenis usaha industrinya. Seharusnya Kemenkes cukup membuat standarisasi pembuatan jamu, bukan izin usahanya,” tutur Benny. (yda)
editor : ardi
sumber : kordanews.com
