Home Politik Desakan Audit Anggaran Pemilukada Sumsel 2024, Pengamat: Jangan Jadikan Ajang Proyek

Desakan Audit Anggaran Pemilukada Sumsel 2024, Pengamat: Jangan Jadikan Ajang Proyek

pengamat politik bagindo togar

KORDANEWS – Anggaran besar dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) 2024 di Sumatera Selatan menjadi sorotan. Pengamat politik Bagindo Togar mendesak Lembaga Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPKPN) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penyelenggara Pemilu, mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pengawas Pemilu (Panwas), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) di semua tingkatan.

Menurut Bagindo, penggunaan anggaran dalam Pemilukada 2024 di Sumatera Selatan diduga tidak transparan dan dijadikan ajang proyek demi keuntungan pribadi.

“Praktik pengelolaan anggaran Pemilukada ini sudah sangat tidak terkendali, cenderung menjadi lahan proyek, bukan pengabdian kepada masyarakat,” tegasnya.

Alokasi dana Pemilukada 2024 di Sumsel mencapai angka besar, yaitu Rp 378 miliar untuk tingkat provinsi, Rp 138 miliar di tingkat kota/kabupaten, dan Rp 72 miliar dana hibah untuk Bawaslu. Namun, Bagindo mengkritisi bahwa jumlah tersebut tidak sejalan dengan peningkatan kualitas maupun transparansi penyelenggaraan Pemilu.

Salah satu isu mencolok adalah kegiatan dengan menghadirkan band ternama PADI, yang disebut menghabiskan anggaran hingga Rp 2,3 miliar. Menurut Bagindo, angka tersebut tidak masuk akal, mengingat tarif normal band tersebut jauh lebih rendah.

“Kegiatan ini bukan hanya menghamburkan dana negara, tetapi juga merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat langsung dari Pemilu yang berkualitas,” ujarnya.

Bagindo menekankan pentingnya audit keuangan oleh LHKPKPN untuk memastikan penggunaan anggaran yang transparan. Selain itu, ia juga mengusulkan pemeriksaan rekening pribadi para penyelenggara Pemilu yang diduga mengambil keuntungan dari alokasi anggaran besar tersebut.

“Semua pihak, mulai dari PPK, Panwas, Bawaslu, hingga KPU di tingkat kelurahan hingga provinsi harus diaudit. Transparansi sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap integritas Pemilu,” katanya.

Bagindo mengingatkan bahwa anggaran besar seharusnya dimanfaatkan untuk memastikan Pemilukada berlangsung adil dan jujur, bukan untuk keuntungan pribadi. Ia menilai bahwa jika dugaan penyalahgunaan anggaran ini terbukti, integritas Pemilu akan tercemar.

“Dengan nominal sebesar ini, kualitas Pemilu seharusnya bisa dioptimalkan untuk masyarakat, bukan sekadar menjadi agenda mencari keuntungan. Jika tidak segera diambil tindakan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap proses demokrasi,” pungkasnya.

Desakan audit menyeluruh ini diharapkan menjadi titik awal untuk perbaikan dalam pengelolaan anggaran Pemilukada. Dengan langkah transparansi, diharapkan Pemilu 2024 di Sumatera Selatan dapat berjalan bersih, jujur, dan sesuai prinsip demokrasi tanpa konflik kepentingan.

Tirto.ID
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here