Wabub Okus Tekankan Pengendalian Inflasi

KORDANEWS- Ruang Rapat Terbatas Bupati Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi (TPID) Kabupaten OKU Selatan dalam rangka Pembahasan Perubahan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram yang dimoderatori oleh Kepala Bagian Ekonomi. Hadir dalam kesempatan ini Wakil Bupati OKU Selatan dan perwakilan Bank Indonesia (BI) Ibu Suti Masniari Nasution. Hadir juga Sekretaris Daerah, Plt Asisten II, Kadin Koperindag, Kasat Intel, Bappeda, TPH, Dishub, BPS, Humpro, Anggota TPID OKUS dan pengusaha/agen.

Wakil Bupati OKU Selatan membuka rapat dan menghimbau agar rapat ini dilaksanakan dengan sebaik mungkin, supaya menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat OKU Selatan terkait masalah HET guna pengendalian Inflasi  di Kabupaten OKU Selatan.

Ibu Suti Masniari Nasution mewakili BI dalam penyampaiannya menyatakan bahwa BI berperan sebagai fasilitator pengendalian inflasi daerah, ia menggaris bawahi bahwa inflasi yang rendah dan terkendali sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dikarenakan dapat mendorong produksi. Ia menambahkan bahwa salah satu penyebab inflasi yang tidak terkendali pada hasil produksi pertanian disebabkan oleh infrastruktur (jalan, red) antara centra produksi dengan centra konsumen. Di akhir penyampaiannya BI mengharapkan pemkab OKUS bekerja sama dengan BPS untuk menghitung inflasi agar dapat menganalisa dan menentukan langkah kedepan. Pengendalian inflasi harus dilakukan secara kontinue dan konsisten, Imbuhnya.

Dalam kesempatan ini organisasi himpunan pengusaha minyak dan gas menyampaikan tanggapannya bahwa mereka sepakat akan mematuhi keputusan pemerintah terkait masalah HET, dan berharap ada stasiun pengisian di OKU Selatan sehingga tidak lagi mengambil dari OKU Timur, dengan begitu tabung LPG mudah didapat dan tentu akan mempengaruhi harga karena lebih hemat ongkos angkut.

Bapak nyoman selaku agen LPG menyampaikan bahwa tabung gas yang masuk ke wilayah OKU Selatan sebanyak 1480 tabung/hari atau 116.480 tabung/bulan jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah penduduk sehingga mendorong terjadinya kelangkaan LPG di wilayah tertentu. Oleh karena itu beliau memberikan saran agar adanya penambahan kuota tabung gas di OKU Selatan.

Ada juga beberapa pengusaha/agen LPG yang menyampaikan keluhannya terkait masalah penertiban pendistribusian LPG, adanya angkutan liar yang masuk ke wilayah OKUS menjadi salah satu faktor pendorong tidak terkendalinya harga LPG, selain itu di tingkat pengecer HET tidak bisa dipantau, serta kelangkaan LPG di wilayah tertentu seperti wilayah Pulau Beringin dan Wilayah Kisam disebabkan oleh jarak, infrastruktur, serta tingkat kerawanannya.

Dengan keterbatasan waktu serta mengingat rumitnya masalah terkait LPG maka Plt Asisten II memberikan rekomendasi adanya rapat teknis penetapan HET dikaji bersama dengan melibatkan para pemangku kepentingan, perlu adanya pembahasan guna menghitung kebutuhan tabung LPG di OKUS sehingga dapat diputuskan perlu atau tidaknya penambahan kuota, serta berfokus pada rapat teknis dalam hal penertiban, agar tidak ada LPG penyelundupan yang masuk ke wilayah OKU Selatan.

Kabag Ekonomi menyimpulkan bahwa hasil rapat hari ini tim TPID mendapatkan informasi dari pengusaha/agen LPG yang patut menjadi pertimbangan dalam penetapan HET, serta mengingat penetapan HET harus dilakukan secara teliti maka peserta rapat memutuskan untuk melakukan rapat lanjutan dengan mengumpulkan data pendukung secara komprehensif.