KORDANEWS — Komitmen menjaga kelancaran operasional hulu migas dalam koridor hukum ditegaskan dalam pertemuan antara SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Sumbagsel dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel), Rabu (11/2/2026). Pertemuan ini menjadi langkah strategis memperkuat sinergi antarinstansi guna mendukung agenda nasional swasembada dan ketahanan energi.
Silaturahmi tersebut dihadiri Staf Ahli Sekretaris SKK Migas Mayjen TNI Dr Andrey Satwika Yogaswara, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel Yunianto, jajaran manajemen SKK Migas, serta perwakilan KKKS seperti Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 dan Medco EP South Sumatera Region. Rombongan diterima langsung Kepala Kejati Sumsel Dr Ketut Sumendana bersama para asisten.
Fokus utama pertemuan bukan semata koordinasi kelembagaan, melainkan penguatan kepastian hukum bagi operasional industri hulu migas yang memiliki kompleksitas tinggi dan berstatus objek vital nasional. Dalam konteks tersebut, penegakan hukum diposisikan sebagai mitra strategis pembangunan, bukan sekadar fungsi pengawasan.
Mayjen TNI Andrey Satwika Yogaswara menegaskan bahwa SKK Migas dan KKKS merupakan bagian dari pemerintah yang mengemban mandat langsung Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada energi. Karena itu, kolaborasi dengan aparat penegak hukum dinilai krusial agar target produksi migas nasional dapat dicapai tanpa hambatan hukum di lapangan.
“Kami berkomitmen menjalankan seluruh kegiatan operasi secara profesional, transparan, dan sesuai aturan. Dukungan Kejaksaan sangat penting untuk memastikan kepastian hukum sejalan dengan arahan Presiden,” ujarnya.
