Pelaksanaan pelatihan ini tidak terlepas dari masih tingginya angka kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik di berbagai daerah.
KPK menilai diperlukan langkah-langkah preventif yang lebih masif agar praktik korupsi dapat dicegah sejak dini melalui penguatan karakter dan integritas para penyelenggara negara.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa para pimpinan daerah dan pimpinan DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan arah pembangunan serta kualitas pelayanan publik di daerah masing-masing.
Menurutnya, jabatan publik harus dimaknai sebagai amanah untuk melayani masyarakat, bukan sebagai sarana memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok.
“Jabatan bukan tentang dilayani, melainkan melayani. Ketika seorang pemimpin mampu menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, di situlah nilai integritas yang sesungguhnya hadir,” tegas Fitroh.
Melalui program tersebut, KPK berharap para pimpinan daerah dapat menjadi motor penggerak dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan kerja mereka.
Reformasi birokrasi, transparansi anggaran, serta penguatan sistem pengawasan internal menjadi bagian penting yang harus diwujudkan.
Selain itu, nilai-nilai kesederhanaan, kejujuran, dan gaya hidup yang tidak berlebihan juga menjadi pesan utama yang terus ditekankan dalam pelatihan.
Dengan mengikuti PAKU Integritas 2026, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie diharapkan dapat semakin memperkuat komitmennya dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sekaligus menjadi teladan dalam membangun budaya integritas di lingkungan pemerintahan daerah Sumatera Selatan.
