JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu meminta pemerintah menelusuri isu kewarganegaraan rangkap milik Menteri BUMN, Rini Soemarno.
Menurutnya, hal ini perlu dilakukan demi tidak terjadi lagi kejadian seperti mantan Menteri ESDM, Arcandra Tahar.
Politikus PDI Perjuangan ini menilai, munculnya kembali isu kewarganegaraan Rini lantaran pemerintah tidak bersikap. Padahal rumor ini sudah naik ke permukaan sejak tahun lalu.
“Sampai sekarang kan belum ada informasi dari negara, baik itu Imigrasi, Kedutaan ataupun Kementerian Luar Negeri. Apakah dalam hal ini negara sudah melakukan pengecekan? Sampai sekarang kan kita belum tahu,” kata Masinton saat dihubungi, Rabu (17/8/2016).
Dia menyebutkan, masalah kewarganegaraan ini menyangkut dua aturan negara yang berbeda.
“Ini kan juga menyangkut dua azas yang berbeda. Kalau di AS, orang yang lahir di sana langsung diangkat sebagai warga negara,” katanya.
Apalagi katanya, Rini adalah seorang penyelenggara negara. Jangan sampai, ada kepentingan negara lain yang disusupi.
“Iya harus ditelusuri dong. Negara harus menelusuri, karena dia pejabat negara,” kata Masinton.
Menteri Rini sudah mengakui bahwa dirinya memang lahir di AS, tepatnya di Maryland pada 9 Juni 1958. Dia juga menyelesaikan pendidikan di Wellesley College, Massachusetts dan lulus pada
1981
