KORDANEWS – Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) membantah keras atas keterlambatan membayar Klaim ke RSUD Kayuagung. Pihaknya malah menuding, Kelalaian manajemen RSUD menjadi pokok persoalan terhambatnya proses pencairan dana.
“Keterlambatan pembayaran insentif jasa medis dikarenakan proses administrasi yang diajukan oleh pihak rumah sakit kepada pihak Dinas Kesehatan terkadang belum lengkap, sehingga harus dikembalikan kembali,” ujar Kepala Dinas Kesehatan OKI HM Lubis saat ditemui di Ruang Rapat Komisi IV DPRD OKI di Kota Kayuagung,
Menurutnya, beberapa sumber pendapatan rumah sakit diantaranya yaitu dari pasien umum, pasien BPJS, dan pasien Jasoskes. Ditambahkan Lubis, kesalahan proses administrasi yang terlambat diajukan membuatnya belum bisa
mencairkan dana yang diajukan RSUD Kayuagung.
“Keterlambatan tidak mungkin terjadi jika pengajuan yang belum lengkap segera diperbaiki manajemen rumah sakit. Kalau diselesaikan cepat, tentunya pencairannya juga bisa cepat,” ungkapnya.
Sementara sebelumnya menurut pihak RSUD Kayuagung, belum dibayarnya jasa medis selama 6 bulan itu, karena RSUD tidak punya uang, karena Klaim dari Dinkes OKI belum dibayar.
Anggota Komisi IV DPRD OKI Fredy mengatakan, belum dapat menyimpulkan sampai mendapatkan informasi selanjutnya dari manajemen rumah sakit. “Rapat yang berlangsung belum sampai pada kesimpulan, yang pasti hasil
keterangan dari Dinkes dan RSUD akan didorong untuk segera mungkin ditindaklanjuti,” ujarnya.
Direktur RSUD Kayuagung melalui Kabid Medik Ubaidillah belum bisa berkomentar lebih jauh. Menurutnya, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan Akreditasi Rumah sakit, “Informasi selanjutkan belum bisa disampaikan. Sekarang ini proses Akridetasi tengah berlangsung,” terangnya.
Ketua IPSM OKI Wlly Tegalega menyayangkan permasalahan yang bukan kali ini saja terjadi. Menurut dia, Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) OKI harus turun dalam menyelesaikan carut-marut manajemen rumah sakit milik plat merah ini.
“Pemkab OKI diharapkan peka dengan kondisi yang terjadi di rumah sakit. Kejadian saat ini telah berulang kali terjadi. Pimpinan harus bertanggung jawab atas kekisruhan ini,” tegasnya.
Welly juga berpendapat, Fikram sebagai Direktur RSUD harus menjelaskan secara rinci terkait permasalahan manajemen. Lebih tegas lagi, menurut penilaiannya Fikram bersikap kurang profesional dalam memimpin rumah sakit
terbesar di Bumi Bende Seguguk ini.
“Jika tidak mampu memimpin lebih baik mundur saja. Daripada rumah sakit tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk masyarakat,” ujarnya . (kat)
Editor: Janu
