KORDANEWS – Indonesia mendorong agar sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan dapat terbentuk. Selain itu, kepada sejumlah negara anggota G-20, Indonesia juga menghimbau agar setiap negara tidak saling membuat kebijakan yang merugikan negara lain. Demikian dilansir Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
“Mengingat perlambatan ekonomi global, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan pajak kita dalam menjaga iklim bisnis dan investasi,” ungkap Presiden Joko Widodo saat menjadi pembicara utama pada sesi kedua KTT G-20 di Hangzhou International Expo Center, Tiongkok, pada Senin 5 September 2016.
Presiden Joko Widodo mendukung kerja sama dan koordinasi antarnegara anggota G-20. Hal tersebut penting guna meminimalisasi adanya penghindaran pajak dan mendorong kebijakan pajak yang kondusif di masing-masing negara anggota. Adapun bentuk dukungan kerja sama yang dimaksud oleh Presiden ialah implementasi dari Automatic Exchange of Information (AEoI) atau biasa disebut dengan keterbukaan informasi untuk kepentingan perpajakan.
“Saya percaya, transparansi keuangan melalui AEoI akan bermanfaat dalam mengatasi arus keuangan terlarang yang telah menghasilkan kerugian bagi negara-negara berkembang selama bertahun-tahun,” tambah Presiden.
Upaya Pemberantasan Korupsi
Presiden juga mendorong agar kerja sama terhadap pemberantasan korupsi dapat dilakukan sebagai upaya mereformasi sistem perpajakan. Dalam kesempatan yang sama, Presiden menyebut bahwa Indonesia dapat menjadi contoh utama dari negara yang proaktif memerangi perilaku korupsi.
