KORDANEWS-Wakil Gubernur Provinsi Sumsel H Ishak Mekki, sangat prihatin terhadap Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, Minggu (04/9/2016), saat di wawancarai di ruang kerjanya (06/9/2016) mengatakan sangat prihatin terhadap kejadian yang menimpa Bupati Banyuasin dan berharap ini kejadian yang terakhir tidak terulang lagi dengan pejabat lainnya di Sumatera Selatan.
Mekki berharap kejadian tangkap tangan karena kasus korupsi seharusnya tidak perlu terjadi lagi terhadap para pejabat khusunya di wilayah Sumsel, KPK sering mengingatkan untuk tidak bermain dengan anggaran, apalagi sampai disalahgunakan dan itu selalu di sosialisasikan oleh pihak KPK dalam mengisi kegiatan di Sumsel .
“KPK sudah sering melakukan sosialisasi dan selalalu mengingatkan kita untuk tidak bermain dengan yang namanya anggaran menyalagunakan aturan, apalagi sekarang kita berada zaman keterbukaan informasi yang semakin cangih, jadi kita semua harus lebih ber hati-hati,” katanya.saat di temui diruang kerjanya
Mekki menambahkan kejadian tersebut sangat disayangkan karena berdampak dengan Sumsel secara umum, dampak lain setiap media hari ini hampir seluruhnya mengupas tentang politik dinasti yang berujung kepada perbuatan korupsi.
“Saya berharap kasus semacam ini cukup sudah, dan tidak ada lagi kasus yang sama lagi, karena akan berdampak luas,” ucapnya.
Untuk mengantisipasi hal yang sama tidak terulang lagi, ia menghimbau agar semua pihak menjaga diri, termasuk para pengusaha jangan menggoda pejabat untuk melakukan korupsi.
“Pihak swasta juga seharusnya ingat dan jangan menggoda pejabat untuk berbuat korupsi,” katanya.
Untuk sementara pihak pemerintah masih menunggu keputusan dari Mendagri, artinya wakil bupatinya akan menindaklanjuti sebagai pelaksana harian bupati sampai proses sidang berjalan dan inkrach, kepada Plh diharapkan bisa melaksankan tugas sebagaimana mestinya jangan sampai ada gejolak.
“Saya harap bisa melaksanakan program yang telah terjadwal sebagaimana mustinya, untuk mengambil keputusan yang bersifat strategis harus konsultasi dengan Gubernur,” tutupnya
editor : ardi.
