KORDANEWS – Pusdiklat Maitreya Sriwijaya yang terletak di desa Talang Buluh Banyuasin yang akan dijadikan sebagai pusat pendidikan agama Budha terbesar di Asia Tenggara terus mendapatkan sorotan.
Bukan masalah bangunannya, tapi karena di lahan 62 hektar tempat Pusdiklat tersebut akan dibangun harus merobohkan dua tempat ibadah kaum muslim.
Karena itu, agar masalah ini tidak terus menimbulkan polemik berkepanjangan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin, DPRD, MUI, Kamenag, tokoh masyarakat, hingga pemuda Kabupaten Banyuasin, serta pihak pelaksana pembangunan Pusdiklat Metria Sriwijaya yang menyatakan sepakat kegiatan pembangunan tersebut dihentikan sementara waktu.
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPR Banyuasin, Irian Stiawan. Disepakati, berdasarkan saran dari salah satu anggota DPRD Banyuasin yakni Emi Sumitra Fraksi PKB dan disaksikan oleh segenap peserta yang hadir menyepakati penghentian pembangunan Pusdiklat dan meminta agar pihak Pemerintah Banyuasin meninjau ulang perizinan pembangunan tersebut.
“Dengan kata sepakat persoalan Pusdiklat kita stop,” tegas Irian Stiawan Ketua DPRD Banyuasin seraya menutup rapat bersama yang diadakan di gedung rapat DPRD Banyuasin, Rabu (5/9).
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banyuasin, Sukardi SP menegaskan, penyetopan yang dimaksud dalam arti kata Pemerintah Banyuasin harus meninjau ulang soal perizinan dan kejelasan status wilayah Talang Buluh yang secara mutlak masuk ke dalam wilayah Kota Palembang.
“Kita beri limit waktu 14 hari ke depan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan konflik pembangunan Pusdiklat ini. Kalau sampai batas waktu yang kita tentukan belum juga ada tindakan, kami DPRD akan turun kembali ke lokasi pembangunan,” tegasnya.
Dirinya berharap kepada masyarakat Kabupaten Banyuasin, agar selalu menjaga kerukunan antar agama, jangan terpengaruh dengan isu-isu, terutama isu akan diadakanya pembangunan Vihara terbesar di Asia Tenggara atau Pusdiklat Metria Sriwijaya tersebut.
“Kami tidak akan tinggal diam, apalagi ini menyangkut soal isu agama, jadi kami berharap kepada masyarakat khususnya Kabupaten Banyuasin, untuk meninjau ulang pemberian izin tersebut, serta supaya dapat menjaga selalu kerukunan baik antarsesama maupun antaragama,” pungkasnya.(daf)
Editor : mahardika
