KORDANEWS —- Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menilai pelayanan publik di sejumlah daerah di Provinsi Sumsel ternyata berada dalam kotegori terburuk.
“Kondisi ini terus berulang selama beberapa tahun dan tidak ada peningkatan,”kata Kepala Ombudsman Perwakilan Sumsel M Adrian Agustiansyah, Senin (5/11).
Penilaian kepatuhan tersebut baru dilakukan pihaknya di beberapa kabupaten dan kota di provinsi itu, dan hasilnya membuat pihaknya kaget, dikarenakan mayoritas masih berada di kategori kuning dan merah.
“Untuk tahun ini diumumkan Desember nanti. Tapi penilaian tahun-tahun sebelumnya masih banyak yang kuning dan merah,”ungkapnya.
Menurutnya, penilaian kepatuhan ini menyasar ke setiap pelayanan publik. Pelayanan terburuk berada di tiga instansi, yakni pemerintah daerah, pertanahan, dan kepolisian.
“Semua instansi kita nilai, tapi yang banyak dilaporkan dan pelayanannya masih buruk di tiga lembaga itu,” terangnya.
Hanya beberapa daerah mendapatkan kategori hijau diantaranya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, Kota Palembang, Lubuklinggau.
Untuk Kategori kuning diberikan kepada Kabupaten Ogan Komering Ilir, Lahat, dan Kota Prabumulih. Sedangkan kategori merah diberikan kepada Kabupaten Ogan Komering Ulu
“Kategori kuning dan merah terjadi selama tiga hari berturut-turut, tidak ada perubahan atau peningkatan,” ujarnya.
Penilaian tersebut baru dilakukan dalam aspek fisik setiap instansi. Seperti kemudahan mendapatkan informasi, kelengkapan fasilitas secara umum, fasilitas bagi difabel, dan lainnya.
“Kalau fisiknya saja buruk, tentu pengaruhnya pelayanan aparaturnya juga. Dari situ kita bisa menilai sendiri,” kata dia.
Oleh sebab itu dirinya mengharapkan agar Pemerintah yang mendapatkan penilaian kategori yang buruk dapat meningkatkan pelayanan publik khususnya di perbankan.
“Kami minta pemerintah daerah harus meningkatkan pelayanan publik, minimal sama dengan apa yang dilakukan perbankan. Untuk bank-bank sudah baik,” tutupnya. (Ab)
Editor : Chandra Baturajo.
