JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyambangi Markas Besar (Mabes) Polri di Jakarta, kemarin (29/7). Tujuan kedatangan mantan managing director and chief operating officer World Bank tersebut berkaitan dengan sosialisasi tax amnesty dan kerja sama dengan pihak berwenang untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum bagi wajib pajak (WP) yang melakukan pengampunan pajak.
Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, hadir pula Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi, jajaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pejabat lainnya.
Kapolri Tito Karnavian menjelaskan, dalam pertemuan tertutup itu dilakukan acara video conference dengan seluruh jajaran polda, Kanwil Pajak seluruh provinsi, perwakilan OJK seluruh provinsi, serta penyedia jasa keuangan di daerah-daerah. “Saya tekankan pada jajaran kepolisian untuk mempelajari undang-undang (tax amnesty) itu, kerja sama dengan jajaran pajak, berkoordinasi, memberi perlindungan petugas pajak, tidak memersulit petugas pajak, membantu, dan yang utama memberi iklim positif kepada wajib pajak supaya mau merepatriasi atau mendeklarasi dananya,” ujarnya.
Tito menjelaskan, Polri juga melakukan kerja sama dengan jajaran OJK, Bank Indonesia (BI), sektor perbankan, serta jajaran Kemenkeu di wilayah masing-masing di setiap provinsi. Dengan begitu, ada jaminan terhadap keamanan dan kerahasiaan data wajib pajak yang melakukan tax amnesty.
Sejalan dengan hal itu, Tito juga menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk tidak mengotak-atik data wajib pajak yang melakukan tax amnesty.
“Tujuan pengampunan pajak bukan untuk jangka pendek. Jangka panjangnya, program ini untuk memperkuat ekonomi melalui basis pajak yang benar sehingga penerimaan pajak di masa mendatang jadi lebih besar,” tambah Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol Ari Dono Sukmanto.
Dia melanjutkan, dengan mendukung percepatan kesuksesan tax amnesty maka merupakan momen penting bagi Polri untuk menunjukkan profesionalisme dan kondisi kerja yang lebih baik hingga seluruh wilayah NKRI. “Sudah waktunya juga seluruh bangsa ini kuat dan sejahtera secara ekonomi. Untuk itu, kebijakan upgrading ekonomi Indonesia yang kita cintai ini, sudah seharusnya mendapat dukungan dari semua pihak,” jelasnya.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menggarisbawahi, jika kesuksesan tax amnesty sangatlah penting. Hal itu juga sejalan dengan imbauan Presiden Joko Widodo yang menjelaskan bahwa kebutuhan Indonesia untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi amat penting. Sebab, dengan begitu dapat menambah kesempatan kerja dan mengurangi kesenjangan ekonomi. “Maka perlu aktivitas ekonomi yang baik terutama dalam bentuk investasi, maka butuh sumber dana untuk membiayai aktivitas ekonomi itu. Salah satu instrumen adalah APBN, dimana ditarget Rp1,532 triliun untuk penerimaannya,” jelasnya.
Ani menjelaskan, target penerimaan tersebut merupakan target yang sangat berat dan perlu diupayakan. Salah satu upaya konkret yang dilakukan yakni dengan meluncurkan UU No 11/2016 tentang tax amnesty yang bertujuan untuk mengumpulkan dana mencapai Rp165 triliun.
“Maka perlu suasana kepercayaan dari wajib pajak bahwa kalau mereka laporkan pajak nantinya informasi itu akan digunakan untuk keperluan membayar pajak dan memenuhi target penerimaan negara tanpa khawatir info itu disalahgunakan,” kata Ani.
