Herman Deru Akan Pertimbangkan Tuntutan Kenaikan Gaji DPRD Sumsel

KORDANEWS — Adanya dugaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang menuntut gaji dan dana aspirasi dinaikkan ditanggapi oleh Gubernur Sumsel Herman Deru.

 

 

 

Menurutnya jika memang dibutuhkan DPRD Sumsel pihaknya akan mempertimbangkan tuntutan pihak wakil rakyat tersebut.

 

 

“Selama normatif sesuai kebutuhan dengan harga saat ini, pasti saya akan pertimbangankan, “Ujar Herman Deru, Kamis (28/11).

 

 

 

Untuk diketahui dugaan DPRD Sumsel yang menuntut gaji dan dana aspirasi dinaikkan memunculkan isu bahwa DPRD Provinsi Sumsel enggan membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumsel untuk tahun 2020, dikarenakan belum disetujui Gubernur Sumsel Herman Deru.

 

 

 

Namun hal itu dibantah Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati. Walaupun begitu dirinya tidak mau berkomentar mengenai tuntutan kenaikan gaji dan aspirasi tersebut.

 

 

 

“Saya tidak mau komentar mengenai hal ini, tapi jika memang ini kami permasalahkan, mungkin dari kemarin kami tidak mau membahas. Tapi kami bahas kemarin,” katanya.

 

 

 

Sementara itu, mengenai keterlambatan atau telatnya pembahasan untuk APBD Provinsi Sumsel 2020. Menurutnya bukanlah karena kesalahan dari DPRD Provinsi Sumsel melainkan dari pihak Pemprov Sumsel sendiri.

 

 

 

“Kesiapan data yang tadi di dinamika. Denger sendiri bukan dari kami tapi dari pihak mereka (Eksekutif), kami tidak bisa membahas tanpa data, pembahasan ini berdasarkan data,” ujar Anita.

 

 

 

Anita mengungkapkan apapun ditulis media tentang DPRD menghabiskan anggaran yang pasti pihaknya akan membahas hal ini sampai dengan tuntas karena pihaknya butuh kepastian.

 

 

 

“Sekarang apakah kami disalahkan kalau pembahasan ini sampai molor karena kami menerimanya juga molor yang seharusnya juli sudah kita terima, november baru disampaikan oleh pihak Eksekutif. Bahkan pada 2 September kami sudah kirimkan surat untuk dokumen KUA PPS segera dikirimkan tetapi tidak ada respon dari pihak eksekutif. Apakah kami yang harus di salahkan. Jadi tolong dong seimbang, kami bicara fakta, kita bicara data, jangan di peta kompli DPR ini. Seperti RPJMD, kemarin kita sudah buktikan, inipun saya akan buktikan,” ungkap Anita.

 

 

 

Anita menambahkan, pihaknya pada 11 Desember mendatang telah mengagendakan untuk pembahasan dengan melalui tahapan-tahapan, dan selanjutnya barulah 15 hari kerja Mendagri melakukan evaluasi.

 

 

 

“Jadi sekali lagi keterlambatan itu bukanlah kesalahan dari kami karena KUA PPS yang di sampaikan kepada kami yang seharusnya juli baru di sampaikan 4 november oleh pihak eksekutif atau pemprov sumsel,” katanya. (Ab)

 

 

 

 

 

Editor : Jhonny

No related post!

Leave a reply

Tirto.ID
Loading...