“Kami sejak awal telah membuat tim satgas gabungan yang terdiri dari Dinas Kehutanan Sumsel, BKSDA Sumsel, TNI dan Polri, masyarakat setempat dan dukungan organisasi non pemerintah, “Katanya.
Bahkan menurutnya, satgas juga sudah lakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat untuk waspada dan untuk sementara waktu tidak beraktivitas di dalam atau sekitar hutan.
“Kejadian konflik harimau ini menjadi pembelajaram penting bagi Sumsel. Kita harus mampu mencegah konflik serupa terulang di kemudian hari,” ujarnya.
Diakui Najib, konflik antara manusia dan hewan liar tidak semata tertuju pada harimau. Melainkan konflik dengan satwa liar lain seperti gajah, beruang, buaya yang sering terjadi di daerah lain di Sumsel.
“Konflik yang terjadi seharusnya mendoromg pemerintah dan pihak terkait lebih bijaksana dalam memahami kehidupan satwa liar sehingga tindakan penanganan dan pencegahannya dapat lebih optimal,” kata dia.
Berkaca dari konflik yang terjadi ada tiga hal yang dapat dipetik yakni, tidak hanya menimbulkan korban dan kekerasan, tapi ada multiplier effect terhadap penurunan aktivitas ekonomi masyarakat maupun daerah. Konflik antara manusia dan satwa liar terjadi karena habitatnya terusik dan rantai makanan terputus.
“Alih fungsi hutan, perambahan, ilegal logging, perburuan, menjadi pemicu utama dari konflik yang terjadi. Ini perlu upaya yang bersifat holistik dan terpadu untuk dapat menanggulangi konflik manusia dan satwa liar secara efektif,” kata dia.
Selain itu, kolaborasi para pihak baik pemerintah, masyarakat, sektor swasta dalam menanggulangi konflik menjadi kunci untuk bisa berbagi peran dan tanggung jawab. Baik dalam upaya penanganan konflik yang terjadi maupun upaya pencegahannya.
“Upaya tidak terbatas pada penanganan di lapangan saat terjadi konflik saja, namun juga upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya konflik,” tandasnya. (Ab)
Editor : Jhonny
