KORDANEWS – Kemajuan dan percepatan pembangunan daerah adalah satu hal yang tak bisa dipungkiri harus segera dilakukan. Terlebih sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo pembangunan di Indonesia harus bersifat Indonesia centris, mulai dari pembangunan di seluruh daerah dan merata. Menyadari hal tersebut, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berupaya untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, khususnya kemajuan pembangunan di Sumsel dengan memfokuskan pada dua hal utama.
“Percepatan pembangunan di daerah utamanya yang telah dianggarkan melalui ABPD ini yang dijalankan, dan sudah terencana dengan tepat. Fokus di perencanaan secara matang, sehingga tidak bisa akan melenceng dari apa yang sudah ditetapkan. Kemudian yang harus dilakukan adalah pengawasan serta penggunaan anggaran”, kata HD dibincangi saat menghadiri seminar nasional bertajuk “Penegakan Hukum Dalam Kerangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Percepatan Pembangunan Daerah”, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta , Senin (24/02).
Fokus Sumsel sendiri pada percepatan pembangunan dilanjutkan HD adalah menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit, sehingga program yang tidak berkenaan dengan visi misi HDMY tentu tidak akan dijalankan. “Dengan menekan angka kemiskinan hingga satu digit, ini juga merupakan langkah kita dalam mendorong percepatan pembangunan. Selanjutnya adalah sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Bagaiamana penyelenggaraan APBD di kabupaten/kota itu juga kita evaluasi. Selain itu, untuk pengawasan kita inginkan pengawasan berlangsung sejak awal pembangunan jangan saat selesai baru kemudian ada pengawasan (pemeriksaan)”, tandasnya.
Lebih lanjut HD menyampaikan percepatan pembangunan daerah juga harus mengedepankan kemudahan dalam izin berinvestasi serta kepastian jaminan keamanan dan hukum. “Saya memang sengaja hadir ke acara seminar nasional ini, karena manfaatnya penting sekali. Seperti pengelolaan dana desa, yang harus dikelola dengan baik. Kita tahu bahwa kepala desa sebagian besar kurang memahami administrasi, sehingga ini perlu pembinaan agar dana desa berjalan dengan baik dan tidak melenceng”, imbuhnya.
