Selain itu, dari Rp 2,7 triliun ada sekitar Rp 1 triliun lebih yang akan dikucurkan untuk BLT dana desa untuk diberikan kepada warga kurang mampu di desa yang belum mendapatkan program bantuan pemerintah di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan kartu pra kerja.
“Tiap orang nantinya akan mendapatkan Rp600.000. Bantuan berupa uang, bukan sembako. Kita usahakan dalam waktu satu minggu selesai pendataan. Sampai saat ini kita belum mengantongi berapa banyak masyarakat yang akan mendapat bantuan ini,” ucapnya.
Untuk desa yang sudah cair dana desa tahap I, bisa langsung dialokasikan anggaran untuk BLT selama tiga bulan berturut-turut. Namun, kata Yusnin, harus disesuaikan dengan pendataan yang dilakukan dan sudah disahkan Bupati dan Wali Kota masing-masing.
“Tapi pencairannya dan pembagiannya harus benar-benar tepat sasaran dan dilakukan dengan benar. Karena ada aturan bahwa pencairan BLT bukan untuk main-main dan jangan sampai ada kejanggalan, sebab negara kita adalah negara hukum. Ditengah pandemi covid-19 ini, jangan sampai ada oknum yang mempermainkan BLT dana desa ini,” jelas Yusnin. (Ab)
Editor : Jhonny
