KORDANEWS – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) telah menetapkan 4 skala prioritas daerah Provinsi Sumsel tahun 2021, sesuai dengan perubahan RKP tahun 2021 akibat dampak covid 19.
Hal tersebut disampaikan secara rinci oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru dalam Pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pembangunan daerah (MUSRENBANG RKPD) Provinsi Sumsel tahun 2020, melalui virtual meeting di Ruang Command Center, Senin (27/4).
Didampingi oleh Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, Gubernur Provinsi Sumsel H. Herman Deru menerangkan 4 prioritas yang dimaksud antara lain, Percepatan Penurunan Kemiskinan, Pembangunan kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.
Kemudian Pemulihan Ekonomi yang Inklusif didukung oleh Kualitas Infrastruktur, UMKM, Investasi, Industri, Kebudayaan dan Pariwisata, dilanjutkan dengan Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana. Serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Stabilitas Keamanan dan Kehidupan Beragama.
“Dari Prioritas Daerah tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sumsel menetapkan tema Pembangunan Provinsi Sumsel Tahun 2021 yaitu Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Percepatan Pemulihan Ekonomi yang Inklusif, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik yang Prima,” terangnya.
Berdasarkan hal tersebut pula menurutnya, RKPD Tahun 2021 akan mengalami dampak dan membutuhkan penyesuaian. Seperti, penentuan usulan kegiatan harus yang benar-benar mendukung prioritas nasional dan prioritas Provinsi Tahun 2021 dan mempunyai daya ungkit bagi pemulihan perekonomian daerah dan mendorong transformasi ekonomi.
“Pembangunan Provinsi Sumsel bukan hanya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, namun juga dilakukan bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota dan seluruh komponen masyarakat dengan semangat Bersatu Sumsel Maju. Demikian pembangunan di 17 kabupaten/kota juga perlu mendapat dukungan dari Provinsi. Untuk itu, pembangunan Sumatera Selatan harus direncanakan dan dilaksanakan secara terintegrasi, tepat sasaran, tepat lokasi, sinkron dan bersinergi dengan seluruh kabupaten/kota, provinsi dan pusat,” tegasnya.
