Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Morgan Ortagus, mengatakan tingkat ekonomi yang tinggi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah kunci untuk mempertahankan status khusus wilayah itu.
“Setiap upaya untuk memberlakukan UU keamanan nasional yang tidak mencerminkan kehendak rakyat Hong Kong akan sangat mengganggu stabilitas dan akan mendapat kecaman keras dari AS serta komunitas internasional,” kata Ortagus melalui surel.
Setelah mendengar usulan UU itu, seorang anggota parlemen pro-demokrasi dari badan legislatif Hong Kong, Dennis Kwok, mengatakan kepada CNN, “Ini adalah akhir dari satu negara (dengan) dua sistem. Benar-benar menghancurkan Hong Kong”.
Rencana itu memicu keprihatinan internasional. Hong Kong seharusnya menikmati hak dan kebebasan di bawah kerangka ‘satu negara dengan dua sistem’ yang disepakati ketika wilayah itu dikembalikan ke China hingga 2047.(DBS)
Editor : Jhon.W
