KORDANEWS -Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyampaikan dimulainya zona hijau tergantung dari kesiapan daerah melalui tahapan-tahapan terutama koordinasi Bupati/Wali Kota dengan berbagai tokoh.
“Kalau bupati, wali kotanya telah melalui tahapan-tahapan, telah berkoordinasi, berunding/berembuk dengan tokoh-tokoh agama, pakar epidemiologi, termasuk juga tokoh-tokoh pers di daerah yang mungkin tahu perkembangan bagaimana maunya rakyat seperti apa, kepala daerah bisa membuka,” ujar Ketua Gugus Tugas saat memberikan jawaban kepada wartawan usai Rapat Terbatas (Ratas), Kamis (4/6).
Kalau memang dianggap belum waktunya, menurut Doni, tidak ada masalah jadi ini diserahkan pada daerah apa yang harus dilakukan, pusat memberikan arahan dan guidance supaya daerah juga punya semangat tinggi untuk menjaga lingkungannya tetapi juga harus tetap memperhitungkan potensi adanya masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Pada kesempatan itu, Ketua Gugus Tugas juga menyampaikan bahwa Presiden telah memberikan arahan untuk pelibatan swasta dalam rangka menambah kapasitas pemeriksaan yang sekarang ini 10.000 bisa mencapai 20.000 dan mungkin sampai 30.000. “Yang penting intinya semuanya terintegrasi melalui Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi izin, kemudian ketentuan-ketentuan yang ada, termasuk tentunya masalah keamanan, supaya ini menjadi atensi.
Karena risiko yang dihadapi oleh para pekerja laboratorium ini tidak jauh berbeda dengan risiko yang dihadapi oleh para dokter dan perawat,” imbuh Ketua Gugus Tugas. Beberapa waktu yang lalu, Ketua Gugus Tugas menjelaskan bahwa sejumlah dokter dan tenaga laboratorium itu sempat terpapar Covid-19 karena ada kebocoran dari laboratorium.
“Ini yang harus kita jaga, kita harus betul-betul meyakini jangan sampai dokter kita, perawat kita, petugas laboratorium kita menjadi korban atau menjadi berisiko karena sistemnya belum maksimal,” ungkap Ketua Gugus Tugas. Jadi, lanjut Doni, Gugus Tugas bersama dengan Kementerian Kesehatan di bawah bimbingan Menko PMK akan senantiasa memperhitungkan segala aspek terutama masalah keamanan dari tenaga medis. Soal reagen, Ketua BNPB sampaikan yang tahap pertama masih tersedia, jadi total sekitar 1,1 juta reagen untuk PCR, baik itu VTM-nya, ekstraksi RNA-nya, ini semuanya sudah didapatkan. “Mungkin dalam beberapa minggu ke depan stoknya sudah mulai berkurang, tetapi tetap ada kerja sama dengan beberapa negara, sewaktu-waktu kita membutuhkan reagen maka stok yang ada ini bisa kita datangkan,” terang Doni.
Demikian juga, lanjut Doni, beberapa swasta sudah berusaha untuk mendapatkan reagen sehingga bisa kombinasi nanti dan Pemerintah tidak lagi terlalu khawatir seperti pada pertengahan April yang lalu kehabisan stok reagen, dan sekarang ketersediaannya reagen bisa terpenuhi. Soal sebaran tes, menurut Doni, tergantung dari tingkat kasus terkonfirmasi positif dilaporkan. “Makanya sekarang kita memperbanyak mobile laboratorium BSL 2. Artinya apa? Ketika nanti suatu daerah telah mengalami penurunan, maka kendaraan itu bisa kita geser/pindahkan ke kabupaten atau provinsi lain yang membutuhkannya sehingga akan jauh lebih efisien,” ungkapnya.
