KORDANEWS – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dilaporkan nyaris memecat Menteri Pertahanan, Mark Esper, pada pekan lalu setelah keduanya berselisih paham soal wacana pengerahan tentara reguler untuk menghadapi aksi demonstrasi kematian George Floyd.
Dalam laporan surat kabar Wall Street Journal yang dikutip CNN, Rabu (10/9), para sumber mengatakan sekutu dan penasihat presiden di Gedung Putih membahas tentang ancaman Trump setelah menanyakan pendapat mereka tentang ketidaksepakatan yang disampaikan Esper.
Beberapa pejabat mengatakan Esper bahkan sudah menyiapkan surat pengunduran diri, tetapi ia diyakinkan oleh para stafnya untuk mengurungkan niat tersebut.
Pekan lalu Esper menyatakan bahwa pengerahan pasukan reguler untuk membantu penegakan hukum hanya dilakukan sebagai jalan terakhir.
Saat berbicara dari podium ruang pengarahan Kementerian Pertahanan AS (Pentagon), Esper mencatat bahwa negara sedang tidak dalam situasi genting.
“Pilihan untuk menggunakan pasukan aktif dalam peran penegakan hukum hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir, dan hanya dalam situasi yang paling mendesak dan mengerikan. Kita tidak berada dalam salah satu situasi itu sekarang. Saya tidak mendukung penerapan Undang-Undang Pemberontakan,” kata Esper kepada wartawan.
Esper merujuk pada UU tahun 1807 yang memungkinkan presiden mengerahkan militer AS untuk meredam kekacauan sipil.
Sebelumnya CNN melaporkan, beberapa orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan komentar Esper di Gedung Putih dinilai terlalu buruk, dan kedudukannya sudah dianggap lemah.
