Penanganan dampak ekonomi selain bantuan pusat Pemkab Muba telah juga menggratiskan Pelanggan listrik PT Petro Muba, penggratisan pelanggan PDAM, program padat karya.
” Selanjutnya untuk Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Pemkab Muba menyiapkan Jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang tidak masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yaitu melalui BLT APBD seperti Top up KPM BPNT dan perluasan KPM BPNT sebesar 400.000, BLT untuk KPM Misbar diluar DTKS sebesar 600.000, , BLT APBD untuk ustadz dan ustadzah, serta BST civitas akademika universitas Rahmaniyah selain dari pusat seperti BST Kemensos, PKH Kemensos, BLT Dana Desa”, terangnya.
Dalam hal penangan Covid-19 ini Bupati Muba menyarankan agar pemerintah daerah harus proaktif dan menjemput bola.
Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah, mengapresiasi terobosan Bupati Muba yg menyiapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19 yg tidak masuk di DTKS pusat.
“Saya mengapresiasi yang dilakukan oleh Pak Dodi dan luar biasa biasa bagi kami dan sebagai Banggar DPR RI akan kami bicarakan dengan menteri keuangan dimana Daerah membantu dengan bansos untuk masyarakat yang tidak masuk didalam DTKS,” ucapnya.
Said Abdullah menghimbau kepada semua pihak dan Banggar DPR supaya berdamai dengan Covid-19 untuk mulai membuka diri karena keterbatasan anggaran agar ekonomi bisa segera pulih.(ts)
Editor : Surya S
