Kordanews – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) merespon pernyataan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muratara terkait peserta Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2021 di Kabupaten OKU Raya.
Dalam rilis resminya, Ketua Harian KONI Muratara Syapran Suprano menegaskan, status kontingen Porprov sesuai statuta KONI adalah kontingen yang memegang rekomendasi dari KONI Kabupaten/Kota, bukan rekomendasi Pemkab maupun Pemerintah Kota (Pemkot).
Alasannya, kata Syapran, Porprov diadakan setiap 2 tahun bukan tanpa alasan, karena untuk meraih, menjaga dan meningkatkan prestasi dalam olahraga. Karena itu, dibutuhkan waktu paling tidak 2 tahun pembinaan secara rutin dan pada tahun kedua menjalani pemusatan latihan (TC) dan tryout.
“Jadi saya melihat pihak Pemkab sama sekali tidak mengerti dunia olahraga, mungkin dulu tidak pernah mengurus atlet, apalagi jadi atlet. Kalau disebut bahwa anggaran Porprov baru akan dibahas pada APBD Perubahan, maka itu sama saja mengesampingkan kesempatan putra putri Muratara untuk mendapakan pembinaan dan kesempatan meraih prestasi,” tegas Syapran, Rabu (17/6/2020).
Dia menjelaskan, jika alokasi anggaran Porprov baru dialokasikan pada APBD Perubahan, maka realisasinya baru terwujud pada Februari sampai April 2020, itupun kalau tidak telat turunnya.
“Artinya persiapan untuk Porprov hanya paling lama sekitar 7 bulan, jauh dari standar normal pembinaan atlet. Ini untuk kesekian kalinya dilakukan oleh Pemkab Muratara. Soal anggaran KONI yang katanya sudah dicairkan itu hanya untuk sewa kantor dan gaji beberapa orang staf KONI. Sementara untuk pembinaan Porprov tidak ada sama sekali,” beber dia.
