Senada, Wakil Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, berpendapat DPD RI masih memiliki kewenangan yang terbatas dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Posisi DPD RI di dalam sistem bikameral masih belum kuat . Namun, posisi DPD RI saat ini semakin menguat, dimana dulunya hanya sekedar menyampaikan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU), saat ini DPD RI sudah mulai dilibatkan dalam pembahasan RUU. DPD RI juga memiliki fungsi pengawasan yang menjadi kekuatan dalam kinerja DPD RI sebagai wakil daerah, oleh karena itu, DPD RI membutuhkan sinergitas untuk penguatan DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah.
“Meski secara kelembagaan belum sekuat DPR, tapi harapan daerah untuk penyaluran aspirasinya yang formal jalurnya ya ke DPD RI. Pengaduan dari manapun kita selalu terima, tidak melihat dia dari mana. Kita membutuhkan sinergitas untuk penguatan melalui pembangunan opini publik. Kita perlu mengkomunikasikan kinerja DPD. Banyak kerja-kerja DPD dalam 6 bulan ini yang konkrit yang harus dikomunikasikan,” kata Sultan.
Dalam pertemuan ini Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari turut didampingi Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi,Wakil Ketua Bidang Kerja sama Antar Lembaga Abdul Aziz, Zulkifli Gani Ottoh Ketua Bidang Organisasi,Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Nurjaman Mochtar,Wakil Sekjen Marthen Selamet Susanto, Dar Edy Yoga Wakil Bendahara Umum dan Humas Mercys Charles Loho.
Editor : Chandra.
