Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan Reformasi Birokrasi RI Kamaruddin Odhing menjelaskan Pemerintah menargetkan tidak ada lagi nilai SAKIP C atau B, untuk itu diperlukan evaluasi terhadap SAKIP yang bertujuan untuk memetakan perkembangan implementasi SAKIP instansi pemerintah, dan memberikan bimbingan terhadap implementasinya.
“Manfaat evaluasi ini yakni mendorong peningkatan efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran, mencegah program atau kegiatan siluman dan mencegah penyimpangan anggaran, serta mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah,” ujarnya.
Sementara Sekda Muba menuturkan, dalam keikutsertaan pembinaan SAKIP 2020 melalui Video Conference dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kemenpan-RB RI itu merupakan salah satu komitmen yang sedang diupayakan Pemkab Muba untuk meretas jalan menuju peningkatan nilai SAKIP.
“Pemkab Muba terus memperbaiki kualitas SAKIP, yang output per tahunnya menunjukkan tren menanjak, yang sekarang ini telah mengantongi nilai B. Kiranya dengan belajar SAKIP online ini, lewat pendampingan pemerintah pusat, membuka jalan untuk memperoleh nilai SAKIP lebih baik lagi,” ucap Apriyadi.(ts)
Editor : Surya S
