KORDANEWS – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan terhadap laporan keuangan Pemprov Sumsel tahun anggaran 2019.
Diraihnya opini WTP tersebut disampaikan langsung Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar secara virtual melalui aplikasi Zoom dari Jakarta pada rapat Paripurna Istimewa I DPRD Provinsi Sumsel.
Dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan Pemprov Sumsel tahun anggaran 2019, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Senin (29/6/2020). Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati dan didampingi jajaran Wakil Ketua DPRD Sumsel dan anggota DPRD Sumsel.
Rapat Paripurna dihadiri langsung Gubernur Sumsel Herman Deru dan Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel Hary Purwaka.
Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar mengatakan opini WTP adalah penilaian pemeriksa atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan daerah yang dianggap sudah memenuhi kriteria standar akuntansi keuangan Pemerintah.
“BPK RI menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah mempertahankan opini WTP yang ke 6 kalinya,” ungkapnya.
Dikesempatan itu dilakukan penyerahan LHP atas laporan keuangan Pemprov Sumsel tahun anggaran 2019 oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel kepada Gubernur Sumsel dan Ketua DPRD Sumsel.
