PeristiwaSumsel

Herman Deru Ajak Stakeholders Konsisten Berantas Korupsi

×

Herman Deru Ajak Stakeholders Konsisten Berantas Korupsi

Share this article

Kordanews – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Komitmen tersebut sejalan dengan ditunjuknya provinsi ini sebagai pilot project penerapkan Whistleblower System (WBS) atau sistem pengungkap fakta, kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Gubernur Sumsel Herman Deru dibincangi usai menghadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar secara virtual bersama dengan Presiden RI Joko Widodo di Command Center Kantor Gubernur, Rabu (15/12/20) pagi menyebut, korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain.

Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain.

“Karena itu dibutuhkan upaya pencegahan secara berkelanjutan jangan sampai terjadi korupsi. Upaya pemberatasan korupsi itu sendiri dibutuhkan kegigihan dan konsisten yang luar biasa dari pemangku kepentingan (stakeholders). Untuk Sumsel sendiri kita telah ditunjuk KPK sebagai pilot project penerapkan Whistleblower System (WBS) pertama di Indonesia,” terangnya.

Sementara itu Presiden RI Joko Widodo dalam sambutan pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia kali ini menyebut, pendidikan antikorupsi perlu diperluas guna melahirkan generasi masa depan yang antikorupsi, termasuk membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindakpidana korupsi.

“Semua lembaga pemerintahan harus meningkatkan tranparansi, meningkatkan akuntabilitas, penyederhanaan proses pelayanan kepada masyarakat guna meminimalisir peluang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ucap Jokowi.

Dikatakan Presiden, pemerintah sejauh ini sudah berusaha dengan menekan celah terjadinya korupsi dengan melakukan reformasi regulasi yang tumpang tindih dengan memangkas prosedur yang rumit dengan pemanfaatan penggunaan terknologi digital.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *