Kordanews – Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali mengungkapkan salah satu poin yang akan dibahas dalam Rakorwil Partai Nasdem 21-22 Maret di Hotel Santika Premier adalah mengenai percepatan pembangunan Pelabuhan yang diidam-idamkan masyarakat Sumsel yakni Pelabuhan Tanjung Carat. Hal ini sejalan dengan keinginan dari Ketua DPW Partai Nasdem Sumsel yang juga Gubernur Sumsel H. Herman Deru agar Provinsi Sumsel segera memiliki pelabuhan samudera.
” Salah satu bocoran isu lokalnya adalah Pelabuhan Tanjung Carat. Kita akan dorong ini di pusat,” jelas Ahmad Ali.
Dikatakan Ahmad Ali, aspirasi ini akan menjadi atensi pihaknya untuk berkomitmen memperjuangkan ini di tingkat pusat. Sehingga percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat dapat terealisasi.
Selain mengagendakan pembahasan tersebut, Rakorwil kali ini juga akan dimanfaatkannya menjadi satu agenda kepartaian yaitu melaksanakan rapat koordinasi dengan pimpinan wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka meresmikan kantor DPW Nasdem Sumsel.
Dikatakan Ahmad Ali, kegiatan konsolidasi ini adalah kegiatan eksternal partai yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia meliputi 34 DPW.
“Konsen kita adalah bagaimana DPW Partai Nasdem ini memastikan bahwa menghadapi pemilu 2024 dan verifikasi partai 2022 Partai Nasdem ini sudah siap secara struktural,” jelas Ahmad Ali.
Dengan waktu yang ada pihaknya lanjut Ahmad Ali tengah menyiapkan dan membangun struktur guna mempersiapkan pasukan dan mesin sejak dini sebagai modal awal untuk menghadapi Pemilu 2024.
“Kami ingin menampilkan kemenangan pada 2024,” tegasnya.
Adapun persiapan struktur dan mesin partai ini memang dilakukan sejak awal dalam menghadapi pertarungan Pemilu 2024 yang dinilainya akan semakin mengalami pergeseran corak. Kita akan mendeteksi
“Kita yakin betul akan terjadi pergeseran corak politik Indonesia. Dan untuk menghadapi perubahan-perubahan politik kita akan mendeteksi
Bagaimana konfigurasi pada Pilkada serentak yang akan dilakukan di 2024 mendatang” jelasnya.
Berbagai perubahan itu menurutnya perlu disikapi dengan konsolidasi langsung oleh DPP sampai ke tingkat paling bawah. Sehingga DPP tidak lagi hanya mendengarkan laporan dari DPW saja namun akan dicek langsung.
