Sementara itu Kepala Dinas PERA dan KP Kota Palembang Affan Mahalli, menambahkan proses tersebut nanti akan diverifikasi oleh kawan-kawan dari kementerian, yang mana yang memang Memenuhi syarat untuk dilaksanakan penataan. Konsepnya sekarang kalau kawasan itu keseluruhan mulai dari bangunannya, jalan lingkungan, akses sanitasi, semua itu nanti akan direhabilitasi.
“Jadi kita bekerja sesuai SK Walikota dengan dasar data-data dari BDT, nah dari sana kita bisa tentukan prioritas daerah mana yang akan dibantu. Untuk syarat BPSPS ya, BPD yang pasti dari kecamatan, kelurahan setempat. Dari aparat setempat, itu menyampaikan informasi bahwa ada kondisi perumahan atau rumah masyarakat yang memenuhi kriteria RTLH, rumah tidak layak huni. Nah itu diajukan ke kami ke dinas. Dari hal itu, kemudian kami nanti akan verifikasi. Apakah data yang diberikan ini memang valid atau belum memenuhi,” paparnya. (eh)
Editor : Adm.
