Kordanews – Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru mengingatkan petugas di pusat-pusat layan masyarakat untuk tidak melakukan praktik pungutan liar (pungli), demikian juga hal dengan masyarakat yang mendapatkan layanan jangan sekali-kali mencoba melakukan tindakan upaya menyogok atau memberikan sesuatu atas layanan yang telah diberikan oleh petugas.
“Tidak akan pernah terjadi pungli kalau tidak ada yang memberi. Pungli juga bisa terjadi karena tekanan, kewajiban, dan inisiatif memberi,” tegasnya usai menghadiri sosialisasi membangun pola pikir dan budaya kerja menuju kota bebas dari pungli di era pandemi covid 19 di Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Sumsel yang digelar di Hotel Aryaduta, Rabu (28/4).
Oleh sebab itu Ia menghimbau masyarakat harus berupaya untuk tidak melakukan pemberian apapun, dan menghindari perbuatan tercela utamanya melakukan pungutan liar pada pelayanan perizinan di semua sektor layanan publik.
“Pemprov Sumsel mendukung program pemerintah mencegah dan pemberantasan pungli melalui membangun pola pikir dan budaya kerja menuju wilayah kota bebas dari pungli di era pandemi Covid-19,” tambahnya.
Sementara Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian RI Komjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tetang Satuan Tugas Saberpungli, diharapkan seluruh jajaran dapat menyerderhanakan birokrasi, mempermudah perizinan dan menjadikan kota bebas dari pungli.
“Ini harapannya bisa dilaksanakan sehingga pertumbuhan perekonomian masyarakat akan jauh lebih baik lagi dengan adanya bebas dari pungutan liar,” katanya.
