KORDANEWS – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pengurusan sertifikat aset tanah Pemda.
“Kita menggandeng BPN dengan menerjunkan dua tim untuk membuat sertifikasi seluruh aset tanah milik Pemkab untuk dicatat dalam kartu invetaris Barang Milik Daerah,” ungkap Kepala BPKAD Muba Mirwan Susanto melalui Kabid Aset A Zukashmir, Rabu (26/5/2021).
Ia menjelaskan sertifikasi ini salah satu dari 8 program area intervensi yakni manajemen aset daerah. Sertifikasi tanah milik daerah juga hasil kegiataan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
“Kita mulai tahun ini menargetkan pensertifikatan tanah milik Pemkab selesai 100 persen hingga tahun 2024 mendatang, ” ujarnya.
Dakui Kazmir, saat ini baru 11 persen lebih aset tanah Pemkab yang tersertifikasi dari total 900 lebih persil. Itupun diluar fasilitas umum dan sosial, serta tanah bawah jalan. Oleh sebab itulah, tahun ini pihaknya menargetkan minimal 300 persil selesai tersertifikat.
“Tahap awal, dua tim mulai melakukan pengukuran aset tanah di Kecamatan Sekayu, kalau sudah selesai baru di Kecamatan lain dan seterusnya, ” bebernya.
Dia juga menyampaikan, banyak manfaat yang diperoleh nantinya, antara lain untuk pengamanan aset dan dapat mendata seluruh aset tanah Pemkab serta diperoleh data yang akurat berupa lokasi serta luasan tanahnya.
