“Ini harus dilakukan dengan cepat sehingga bisa segera dijalankan,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya menambahkan, dibentuknya tim perumus tersebut menyusul dengan adanya surat keputusan Mendagri.
“Ini agar perda tentang pendidikan ini tidak terlampau banyak dan tidak efektif diterapkan saat ini. Artinya, perda terkait pendidikan itu akan dihimpun jadi satu,” kata Mawardi.
Saat ini, kata Mawardi, Pemprov Sumsel belum pernah mengeluarkan kebijakan sekolah gratis di Sumsel.
“Kebijakan terkait sekolah gratis ini masih menggunakan pergub 42 tahun 2017. Ini akan kita lakukan revisi sehingga sejalan dengan situasi saat ini,” tuturnya.
Disisi lain, terkait sekolah tatap muka yang rencananya akan berlangsung, Mawardi menegaskan hal itu bisa dilakukan untuk daerah zona kuning dan hijau penyebaran covid 19.
“Untuk zona merah seperti Palembang dan Lubuklinggau serta daerah zona merah lainnya tetap harus sekolah daring,” pungkasnya.
Editor : Admin.
