“Saya harap Kepala Daerah baik bupati mauoun walikota dapat berpijak pada tiga aspek itu,” tegasnya.
Sementara dalam Rakor tersebut Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartato menjelaskan perkembangan data mingguan konfirmasi kasus Covid 19 di Indonesia.
Hal itu lanjut Menko berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. HK.01.07/MENKES/4805/2021. Tentang indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi.
Pemberlakuan PPKM di luar Jawa Bali mulai 26 Juli-8 Agustus itu menurut Menko berlaku secara gradual dalam empat tingkatan (tingkat I-IV) di Kab/kota di luar Jawa Bali berdasarkan level asesmen situasi pandemi dan resiko tinggi penyebaran Covid.
“Ada 45 Kab/kota di 22 Provinsi (Level IV), 278 kab/kota di 18 Provinsi (Level III), 63 kab/kota di 17 Provinsi (Level II),” jelas Menko.
Sementara itu Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan, terkait kondisi di atas
Kepala daerah diminta menyiapkan tempat tidur (TT) isolasi terpusat dan layanan telemedicine, dikoordinasikan dengan pembina wilayah Kemenkes.
“Selain itu Kepal daerah juga diminta agar memastikan seluruh RS mengisi laporan harian oksigen terlampir dan koordinasi kebutuhan oksigen dengan Kemenkes,” imbuhnya.
Kemudian Wamenkes juga mengarahkan agar testing dan tracing harus terus ditingkatkan dan dilaporkan untuk penemuan kasus dan tindaklanjut sehingga dapat menurunkan positivity rate hingga kurang dari 10 persen.
Selain diikuti puluhan Gubernur se Indonesia, Rakor tersebut juga diikuti oleh sejumlah Menteri di antaranya Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dan Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi.
Editor : Admin.
