“Penilaian dilakukan dengan tujuan untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pelayanan publik dalam rangka mencegah maladministrasi,” ujarnya.
Penilaian kepatuhan dilakukan kepada kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Ketua Ombudsman RI memaparkan, periode pengambilan data penilaian kepatuhan dimulai dari bulan Juni hingga Oktober 2021.
Di lingkup kementerian, produk yang dinilai sebanyak 275 produk. Hasil penilaian terhadap 24 kementerian atas pemenuhan komponen standar pelayanan menunjukkan sebanyak 70,83 persen atau 17 kementerian masuk ke dalam zona kepatuhan tinggi atau zona hijau, sebanyak 29,17 persen atau 7 kementerian masuk ke dalam zona kepatuhan sedang atau zona kuning, dan tidak ada kementerian yang masuk ke dalam zona kepatuhan rendah atau zona merah.
Kemudian di lingkup lembaga, produk yang dinilai sebanyak 109 produk. Hasil penilaian terhadap 15 lembaga atas pemenuhan komponen standar pelayanan menunjukkan sebanyak 80 persen atau 12 lembaga masuk ke dalam zona kepatuhan tinggi atau zona hijau, sebanyak 20 persen atau 3 lembaga masuk ke dalam zona kepatuhan sedang atau zona kuning, dan tidak ada lembaga yang masuk ke dalam zona kepatuhan rendah atau zona merah.
Sedangkan di lingkup pemerintah provinsi, produk yang dinilai sebanyak 151 produk. Dari 34 provinsi, hasil penilaian menunjukkan sebanyak 38,24 persen atau 13 provinsi berada dalam zona hijau atau predikat kepatuhan tinggi, sebanyak 55,88 persen atau sebanyak 19 provinsi berada dalam zona kuning atau predikat kepatuhan sedang, dan 5,88 persen atau 2 provinsi berada dalam zona merah atau predikat kepatuhan rendah.
Di lingkup pemerintah kota, produk yang dinilai sejumlah 185 produk layanan. Hasil penilaian kepatuhan menunjukkan bahwa sebanyak 34,69 persen atau 34 kota berada dalam zona hijau atau predikat kepatuhan tinggi, sebanyak 62,24 persen atau 61 kota berada dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang, dan sebanyak 3,06 persen atau 3 kota berada dalam zona merah atau predikat kepatuhan rendah.
Terakhir, di lingkup pemerintah kabupaten, produk yang dinilai sejumlah 217 produk layanan. Hasil penilaian kepatuhan menunjukkan bahwa sebanyak 24,76 persen atau 103 kabupaten berada dalam zona hijau atau predikat kepatuhan tinggi, sebanyak 54,33 persen atau 226 kabupaten berada dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang, dan sebanyak 20,91 persen atau 87 kabupaten berada dalam zona merah atau predikat kepatuhan rendah.
Editor : John.W
